Tidak melulu tentang kebijakan, sisi operasional pun telah disiapkan seperti penguatan pengawasan dengan pemberantasan penyelundupan pemeriksaan barang dan dokumen, hingga post clearance audit. 

Lalu pengawasan di bidang cukai juga tidak kalah serunya, seperti operasi gempur BKC ilegal, profiling pengguna jasa, hingga pengawasan pemesanan pita cukai. Adapun pelaksanaan semuanya dimulai dari pelayanan, pengawasan, hingga diupayakan dengan pemanfaatan TI. 

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi fasilitasi perdagangan, bea cukai pun telah menyiapkan kebijakan terkait pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, salah satunya adalah meningkatkan efektivitas diplomasi ekonomi dan kerja sama kepabeanan internasional. 

Kemudian, dilakukan pula upaya penguatan, harmonisasi, dan sinkronisasi fasilitas fiskal di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB). Diberikan pula dukungan untuk pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan yang dilakukan dengan mengoptimalisasi fasilitas kawasan khusus. 

Terhadap perekonomian Indonesia, ada pula faktor lain yang turut memiliki peran penting, yakni di sektor UMKM, yang terbagi menjadi tiga, mulai dari sarana pemerataan ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa bagi negara. Maka itu, bea cukai telah menyiapkan insentif fiskal untuk mendorong produktivitas di sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. 

Baca juga: Beri Kemudahan bagi Wajib Pajak, Kemenkeu Siap Lakukan Reformasi Perpajakan dengan Implementasi CTAS

Memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif 

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, salah satu nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan dana aman.

Bentuk implementasinya secara inline dengan memberikan kebijakan bea cukai, yaitu Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. 

Maka itu, bea cukai telah memperkuat pengawasannya dengan mengacu pada konsep lima pilar pengawasan, yaitu follow the goods, follow the money follow the transporter, follow the documents, dan follow the people. Kemudian dilakukan pula perbaikan probis pelayanan dan peningkatan kinerja logistik melalui implementasi National Logistic Ecosystems (NLE). 

Beberapa langkah konkrit untuk kebijakan itu adalah dengan penguatan strategi komunikasi, publikasi, bimbingan pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga. Selain itu, melakukan perencanaan strategis, manajemen risiko, pengendalian internal, penguatan budaya, dan integritas SDM. 

Bahkan, kolaborasi dan sinergi ini pun tidak dilupakan, terutama dengan K/L, APH, dan Pemda dalam rangka pengamanan penerimaan negara serta pengembangan organisasi yang modern, serta manajemen transformasi yang dinamis.

Oleh karena itu, Bea Cukai senantiasa mengedepankan sinergi dengan bersatu padu di bawah naungan NKRI.