TRIBUNNEWS.COM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Tahun Anggaran 2024 telah disahkan pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Pemerintah bertekad untuk mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut guna mendukung tema kebijakan fiskal APBN 2024, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

APBN Tahun Anggaran 2024 disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, di mana pemerintah menargetkan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp2.802.29 triliun. Sementara untuk belanja negara yang dianggarkan adalah sebesar Rp3.325,12 triliun dengan angka defisit sebesar Rp522,83 triliun atau sekitar 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Di sisi belanja negara, alokasi anggaran terbagi menjadi anggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan alokasi sebesar Rp2.467,53 triliun serta anggaran Transfer ke Daerah yang dialokasikan sebesar Rp857,59 triliun.

Untuk mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan tersebut, kebijakan belanja pemerintah diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, penguatan kualitas belanja (spending better), mendorong subsidi tepat sasaran, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Baca juga: Penyerahan DIPA dan TKD APBN 2024, Menkeu Sri Mulyani: Fokus pada Pembangunan Nasional

Untuk memastikan APBN 2024 menjalankan perannya secara optimal, anggaran akan difokuskan pada beberapa tema, yang terdiri dari:

1)  Anggaran pendidikan untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing

2) Anggaran kesehatan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan

3) Anggaran perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang

4) Anggaran subsidi yang diarahkan untuk stabilisasi harga, menjaga daya beli, dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

5) Anggaran infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan

6) Anggaran ketahanan pangan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan

7) Anggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk dukungan pengamanan pemilu dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Tantangan pelaksanaan APBN Tahun 2024

Di tengah kondisi ketidakpastian global, mulai dari krisis geopolitik yang masih berlanjut dan juga tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak pada turunnya permintaan global, termasuk atas produk-produk Indonesia, optimalisasi pelaksanaan APBN Tahun 2024 juga akan menghadapi berbagai tantangan.