Pemerintah Telah Habiskan Rp 260,9 Triliun untuk Bayar Gaji, Tukin dan Lembur PNS
Kementerian Agama naik 4,5 persen, Kementerian Keuangan sebesar 0,6 persen, Mahkamah Agung naik 0,3 persen dan Kementerian Kesehatan naik 2,8 persen.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan anggaran sebanyak Rp 260,9 triliun sepanjang 2023 untuk kebutuhan Aparatur Sipil Negara ASN/PNS.
"Untuk pegawai tahun 2023 kita membelanjakan Rp 260,9 triliun. Ini relatif hampir stagnan 1,2 persen saja tumbuhnya tipis," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers realisasi APBN 2023, Selasa (2/1/2024).
Sri Mulyani merincikan, anggaran PNS terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 173,8 triliun. Jumlah ini tumbuh 1,5 persen. Sedangkan untuk tunjangan kinerja (tukin), honorarium, lembur dan lain-lain sebesar Rp 87,1 triliun atau naik 0,8 persen.
Baca juga: Kemenkeu Pastikan Gaji ASN dan TNI-Polri Naik 8 Persen per Januari, Rp 52 Triliun Sudah Dianggarkan
"Belanja K/L yang meningkat terutama karena kita bayar tunjangan profesi guru dan dosen yang diberikan THR Gaji ke 13 sebesar 50 persen, sebelumnya mereka tidak mendapatkan," terangnya.
Sementara itu, terkait belanja pegawai terbesar yaitu anggaran untuk Polri yakni naik 2,2 persen, Kementerian Agama naik 4,5 persen, Kementerian Keuangan sebesar 0,6 persen, Mahkamah Agung naik tipis 0,3 persen dan Kementerian Kesehatan naik 2,8 persen.
"Ini kira-kira K/L yang masih punya growth dari sisi belanja pegawainya. Kementerian Agama terutama untuk guru-guru dari sekolah agama seperti Madrasah," ucap dia.
Terkahir, belanja barang Kementerian Lembaga di tahun 2023 mencapai Rp 428,4 triliun. Realisasi itu tumbuh 0,8 persen untuk mendukung persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 dan Inpres Jalan Daerah.
Adapun total belanja negara tahun 2023 ini senilai Rp 3.121 triliun. Angka itu melampaui target UU APBN 2023 sebesar Rp 3.061 triliun.