Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seluruh pejabat di lingkungan Kementerian BUMN mulai hari ini menggunakan mobil listrik atau Electric Vehicle (EV).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pejabat yang menggunakan kendaraan listrik untuk tingkatan eselon I dan II, sebagai upaya strategis transisi energi.

Menurutnya, kendaraan listrik yang digunakan pejabat di Kementerian BUMN seluruhnya rental atau sewa.

Ia menyebut, penggunaan EV akan diterapkan untuk kendaraan operasional di perusahaan pelat merah.

Baca juga: Kaleidoskop 2023: Kementerian Perindustrian Usul Insentif Pembelian Kendaraan Listrik

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional.

Jika ditinjau dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60 persen.

"Tadi pagi ada oleh-oleh untuk Eselon I dan II pakai mobil listrik. Ini kementerian pertama yang pakai mobil listrik kan, iya dong," papar Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

"Tapi sebenarnya menghemat BBM 60 persen. Tetap konteksnya menghemat," sambungnya.

Kampanye penggunaan EV sebagai kendaraan operasional, kata Erick, tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dimana Indonesia saat ini sedang memacu transisi energi konvensional ke EBT.

Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di IKN pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW. Artinya, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau.

Kemudian, pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp. Bahkan, proyek yang dikerjasamakan dengan Masdar itu menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.

Secara garis besar, Erick menegaskan proyek energi baru dan terbarukan harus punya manfaat yang besar bagi negara, utamanya menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.

"Hal seperti ini yang harus dijaga. Makanya transisi energi kita mundur 10 tahun dibandingkan negara lain karena kita baru menjadi negara industri di era Pak Jokowi ini," pungkasnya.