Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, anggaran untuk pemilihan umum (pemilu) tahun 2023 telah dibelanjakan sebesar Rp 29,9 triliun.

"Tahun 2022 itu Rp 3,1 triliun sudah selesai dibelanjakan. 2023 ini Rp 29,9 triliun dari anggaran Rp 30,4 triliun, jadi 98,4 persen sudah terealisir," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip Rabu (3/1/2024).

Bendahara negara mengatakan, jumlah anggaran pada tahun 2024 ini akan mencapai Rp 38,2 triliun untuk seluruh penyelenggaraan pemilu.

Rinciannya, sebanyak Rp 26,1 triliun telah dibelanjakan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu yang digunakan untuk pembentukan Badan Adhoc, penyelenggaraan pemilu, dokumen, logistik, pengawasan masa kampanye, pemutakhiran data, penetapan jumlab kursi dan pengawasan logistik.

Sementara, anggaran untuk kementerian/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu yaitu sebanyak 14 K/L.

"K/L yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilu dalam hal belanjanya itu ada 14 K/L, anggarannya Rp 3,8 triliun untuk tahun 2023 ini," jelasnya.

Sri Mulyani bilang, total belanja tersebut digunakan untuk pengamanan dari kepolisian, Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Kemenpan-RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika,

Baca juga: Ketua KPU Pastikan Sudah Sediakan Anggaran Pemilu 2 Putaran: Situasi Itu Kan Unpredictable

"Kemenpan-RB untuk penyelanggaraan BPKP untuk pengawasan audit, Kominfo untuk berbagai macam informasi. Dan juga PAN-RB itu untuk pengawasan ASN nya," jelas dia.