Tidak hanya di wilayah Yogyakarta, penyaluran bansos juga dikerjakan dengan baik oleh Pos Indonesia di seluruh wilayah Tanah Air, khususnya pada 2024.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, mengatakan pihaknya sudah melakukan penyaluran bansos PKH dan Sembako hingga 97 persen dari total 4 juta KPM yang ditargetkan.

"Alhamdulillah dalam proses penyalurannya, capaian kami sampai sekarang ini sekitar 96-97 persen. Ada memang beberapa perubahan data (penerima bantuan/KPM di Data Terpadu Kesejarhteraan Sosial). Jadi, kami belum bisa saat ini menyalurkan sampai 100 persen," kata Haris.

Baca juga: Pos Indonesia Salurkan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 kepada 2.500 KPM di Semarang

Haris memastikan Pos Indonesia terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendapatkan data-data baru KPM. Sehingga penyaluran bansos juga bisa diterima KPM yang belum mendapatkan.

"Kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di daerah untuk memastikan bahwa memang penerima ini masih ada. Kami pastikan dan kami lakukan proses pengantaran bantuan langsung ke rumah penerima," jelasnya.

Selain koordinasi dan menerapkan beberapa metode, Pos Indonesia juga mengandalkan kecanggihan teknologi aplikasi Pos Giro Cash (PGC) agar penyaluran bansos berjalan optimal. Dalam perkembangannya, PGC dirancang khusus untuk memvalidasi data KPM agar bantuan tersalurkan tepat sasaran.

Baca juga: Mitsubishi dan Pos Indonesia Rancang Penggunaan L100 EV di IKN

"Pada awalnya, Pos Giro Cash ini hanya untuk bisa memastikan data penerima, melakukan percepatan, kemudian dari sisi back office-nya kami memang sudah betul-betul (sistem kerja) governance."

"Jadi proses SOP-nya sudah diikuti. Dalam perkembangannya, sesuai dengan tuntutan, kami juga menyematkan fitur-fitur seperti geotagging, foto rumah, dan sebagainya. Nah ini semua kami maksudkan agar memang dalam proses penyaluran ini tidak hanya bisa tepat sasaran, tepat jumlah, juga informatif ya," ucap Haris.

Hal ini juga didukung dengan penggunaan teknologi biometric hingga geotagging, sehingga penerima bantuan benar-benar tervalidasi. Bukti valid dari biometric dan geotagging inilah yang menjadi penegas KPM atau penerima bantuan itu layak atau tidak mendapatkan bantuan.

"Jadi ini semua dimaksudkan agar penyaluran ini sesuai dengan keinginan dari pemerintah, bahwa bantuan ini betul-betul bisa sampai kepada yang berhak dan membantu mereka dalam memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan tersebut," katanya menambahkan.

Haris juga mengungkapkan Pos Indonesia memiliki teknologi dashboard sebagai pengukur kinerja mereka dalam penyaluran bansos. Teknologi ini juga dihadirkan untuk kinerja dan proses kerja Pos dapat dipantau pemerintah sebagai pemberi kerja.

"Kami menyiapkan aplikasi dalam proses penyaluran ini sehingga dari berbagai proses itu bisa ditelusuri dan sedapat mungkin menghindari transaksi yang sifatnya manual. Sehingga konsistensinya terjaga," kata Haris.