Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Usulan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) agar pemerintah membentuk badan khusus yang menangani pengelolaan air, direspons oleh Staf Ahli Menteri PUPR.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pembentukan Badan Air Nasional ini merupakan domain pemerintahan berikutnya.

"Saya kira seluruh format kelembagaannya (di pemerintahan berikutnya) kan masih dibahas," katanya dalam konferensi pers di Media Center World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Kamis (23/5/2024).

Baca juga: Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional di World Water Forum 2024

Hal yang ingin Endra sampaikan, masalah air ini multidisiplin dan multisektor.

Contohnya di PUPR yang menangani air minum, sanitasi, pengendalian banjir, irigasi, serta bendungan.

Kemudian, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, persoalan air menyangkut soal hulu hilir seperti Daerah Aliran Sungai (DAS).

Ada juga di Kementerian Pertanian yang mengurus soal produksi, pertanian, dan khususnya pangan, yang berarti memanfaatkan air dengan beberapa parameter lain termasuk benih, pupuk, petani, dan sebagainya.

"Kemudian ada lagi pemanfaatan air untuk PLTA itu sudah kita lihat ya di Cirata, di Jatiluhur, yang untuk pembangkit listrik. Kemudian di Poso, di beberapa danau di Sulawesi juga kita tahu itu memanfaatkan air untuk PLTA," ujar Endra.

Oleh karena itu, ia memandang, jika ada ide membentuk badan air yang mengintegrasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan air dalam satu badan, itu bisa dibahas di pemerintahan berikutnya.

Namun, tentunya pembentukan badan air ini kembali lagi ke tangan Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto apakah melihat masalah air sebagai prioritas utama di agenda politiknya atau tidak.

"Mengenai badan air ya selebihnya saya bisa komentar, apakah ini akan menjadi kenyataan atau tidak, itu kita kembalikan kepada bagaimana skenario kelembagaan di kabinet mendatang akan disusun," tutur Endra.

"Jadi, semua mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, tetapi sekali lagi yang terpenting adalah menetapkan air dalam top priority of political agenda. Itu yang lebih penting karena dari situ kelihatan kepemimpinan dan juga komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah," pungkasnya.

Menteri AHY Usul Badan Air Nasional

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) mengusulkan agar ada badan khusus yang menangani pengelolaan air.