Menteri AHY Usul Ada Badan Air Nasional, PUPR: Semua Mungkin, Tapi Domain Pemerintahan Berikutnya
Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, persoalan air menyangkut soal hulu hilir seperti Daerah Aliran Sungai (DAS).
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Forum Internasional Pemerintahan Lokal dan Regional di World Water Forum ke-10 di Bali, Rabu (22/5/2024).
Ditemui usai forum tersebut, AHY menjelaskan, badan ini penting untuk mengkoordinasikan segala urusan mengenai manajemen air di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
"Artinya, kita berharap ada sebuah badan yang khusus menangani air," katanya.
Pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, jika kelak badan ini dibuat, ini tak akan menjadi badan pertama di dunia yang mengurus pengelolaan air.
Ada sejumlah negara yang terlebih dahulu sudah mendirikan institusi seperti ini.
Badan ini nantinya memiliki kewenangan, otoritas, termasuk kapasitas untuk bisa mengelola air secara komprehensif.
Termasuk tata ruang dan penyiapan lahan yang dikoordinasikan dengan berbagai kementerian.
AHY memandang, kehadiran badan ini bukan sekadar menambah birokrasi baru.
"Badan Air Nasional atau apapun namanya, diharapkan bisa menjadi wadah besar bagi penataan manajemen air menghadapi krisis air," ujarnya.
Ia menilai, kalau tidak ada badan khusus yang menangangi soal air ini, akan menjadi tantangan bersama.
Meski mengusulkan badan ini, AHY mengatakan tidak memiliki wewenang apa-apa terkait pembentukannya.
"Saya tadi hanya menyampaikan di forum internasional atau pun akademis yang bisa kita diskusikan kalau ada nilai-nilai yang baik atau positif," tutur AHY.
"Kita enggak usah ragu-ragu untuk belajar dari negara yang terlebih dahulu melakukannya. Itu (Badan Air Nasional) sesuatu yang baik untuk kita dan pemerintahan di tingkat daerah," pungkasnya.