"Karena dari beberapa perjalanan dinas Bapak Presiden ke daerah, menerima aspirasi juga tentang bagaimana organisasi keagamaan ini juga diperankan tidak hanya sebagai obyek," katanya.

Dia juga menyebut PP itu tidak melanggar aturan perundang-undangan lain, khususnya UU Nomor 3 Tahun 2020 tengan Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selanjutnya, Bahlil mengatakan bahwa PP itu hanya mengakomodir ormas yang memiliki badan usaha.

"Di situ dinyatakan dalam Pasal 6 poin 1 ayat j bahwa pemerintah berhak memberikan prioritas untuk memberikan WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus)," ujar Bahlil.

"Atas dasar itu PP kemudian kita lakukan perubahan di mana PP ini mengakomodir tentang pemberian WIUPK kepada organisasi kemasyarakat dan keagamaan yang memiliki badan usaha," jelasnya.

Bahlil mengatakan terbitnya PP ini demi memberikan hak bagi ormas dan keagamaan yang dianggapnya sudah berjasa di era kemerdekaan dan di tengah masyarakat.

"Emang pada saat negara sebelum merdeka, kena bencana, masalah, emang investor atau pengusaha-pengusaha ini yang mengurus rakyat kita?"

"Orang meninggal duluan, organisasi keagamaan yang mensholatkan itu jenazah," bebernya.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut proses perancangan PP ini sudah melewati kajian akademis dan rapat terbatas (ratas).

Bahkan, katanya, PP ini telah ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif hingga Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

"PP ini sudah diparaf oleh kementerian teknis yang juga sudah diverifikasi landasan-landasannya oleh Kemenkumham dan telah memperoleh approve oleh Jaksa Agung," pungkas Bahlil.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Ormas Kelola Tambang