Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) meminta pemerintah untuk merelaksasi sejumlah aturan dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bagi industri penerbangan di Indonesia.

"Kami berharap nanti dari Kementerian BUMN, mungkin bisa memberikan relaksasi terhadap kegiatan dari airport yang sekarang, sehingga dalam merespon tingginya harga nilai tukar uang rupiah ini bisa membantu industri airline tetap bisa survive," kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja dalam acara Indonesia Aero Summit 2024 di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Denon mengatakan, relaksasi yang dimaksud adalah menyoal perpajakan, insentif hingga harga avtur yang dikhawatirkan akan mengalami kenaikan dampak dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Terkait hal ini, Denon mengklaim bahwa INACA telah melakukan komunikasi dengan PT Pertamina (Persero).

Baca juga: Pelaku Industri Penerbangan Non-Airline Berharap Dukungan Pemerintah agar Bisa Tumbuh

Dia juga bilang, relaksasi untuk sektor penerbangan ini perlu dorongan dari lintas kementerian baik itu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Kementerian Bappenas dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kalau untuk avtur kita sudah komunikasi langsung dengan pertamina nya. Jadi ini juga bagian dari upaya yang dilakukan oleh INACA, agar Kementerian terkait bisa mencari solusi terkait dengan naiknya nilai tukar mata uang dolar AS terhadap Rupiah," jelas dia.

Selain itu Denon juga menyatakan, INACA sendiri berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk merespons dari dampak tersebut terhadap industri penerbangan, melalui optimalisasi beberapa rute untuk meningkatkan trafik dan penerapan insentif.

"Mungkin solusinya bukan cuman insentive, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan traffic dalam waktu yang cepat. Karena ada banyak solusi dan FGD yang kita coba upayakan," ucap Denon.

"Sehingga cost management untuk tadi yang ditanyakan apakah ini masih cukup promising karena kita negara kepulauan, which is gak ada pilihan lain untuk traveling di Indonesia dengan penerbangan, harus dipikirkan oleh lintas Kementerian," sambungnya.