Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT PLN (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3 triliun.

PMN tahun anggaran 2025 ini diajukan PLN untuk mengejar target rasio desa berlistrik 100 persen pada 2027. Alokasi PMN ini akan melistriki 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.

Baca juga: Temui DPR, Erick Thohir Mau Minta PMN Rp 44,24 Triliun untuk BUMN

"Targetnya adalah 192 kabupaten, 548 kecamatan, 1.092 desa," kata Direktur Utama Darmawan Prasodjo PLN dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Darmawan menjelaskan, desa ini ada sebagian yang lokasinya sangat terisolasi, sehingga PLN akan membangun pembangkit listrik berbasis tenaga surya, yaitu 19.877 kWp.

Ia mengatakan, investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) itu 10 kali lipat lebih mahal dibanding daerah non 3T.

"Di sini kami menghitung dengan rate of return dari program-program untuk listrik desa ini sekitar 3 persen, sehingga investasi untuk penyambungan ketenagalistrikan di daerah non 3T itu rata-rata Rp 2 juta sampai Rp 2,5 juta per pelanggan," ujar Darmawan.

Baca juga: PLN Siapkan Dukungan Penuh untuk Akselerasi Ekosistem Kendaraan Listrik Indonesia

Sementara itu, untuk daerah 3T di daerah Jawa dan Bali dibutuhkan sekitar Rp 18,5 juta per pelanggan.

Untuk daerah Sumatera dan Kalimantan dibutuhkan Rp 38,7 juta per pelanggan. Lalu, daerah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sekitar Rp 35,3 juta per pelanggan," lanjutnya.

Oleh karena itu, dalam paparan PLN, disebutkan bahwa PMN dibutuhkan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di daerah 3T yang secara komersial tidak feasible.