Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aplikasi e-commerce Temu dari China kembali disinggung oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM).

Kali ini, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari yang menyebut kehadiran mereka bisa mengancam pelaku UMKM dalam negeri.

Temu pernah disinggung Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki karena dianggap bisa mengancam penjualan produk lokal.

Meski Temu belum masuk ke Indonesia, Teten mulai was-was apabila ke depannya bisa masuk ke Indonesia.

Baca juga: Aplikasi Temu Belum Ada di Indonesia, Kemendag Bakal Tetap Pantau Secara Intens

Fiki pun mengingatkan kembali bahwa aplikasi ini menjadi ancaman bagi pelaku UMKM lokal.

Aplikasi ini disebut-sebut lebih dahsyat dampaknya bagi UMKM karena bisa mematikan lantaran pabrik dari China bisa bertransaksi langsung dengan konsumen.

Maka dari itu, Fiki berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta pemangku kepentigan lainnya yang terkait, agar bersinergi mencegah masuknya Temu ke Indonesia.

Pencegahan itu dinilai perlu dilakukan agar melindungi pelaku usaha di dalam negeri khususnya UMKM.

"Ada satu platform MtoC (manufacture to customer) 80 ribu pabrik akan masuk (dalam platform ini). Di Amerika, Temu ini mengalahkan Amazon. Harusnya ini dilarang karena saat ini pukulan bagi UMKM itu sudah semakin habis-habisan," kata Fiki dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7/2024).

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengaku belum mengetahui soal aplikasi ini. Ia pun akan memeriksanya terlebih dahulu.

Namun, pada prinsipnya, Jerry menyebut aplikasi yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, tidak diperbolehkan beroperasi.

"Selama ada aplikasi tidak comply, tidak mengikuti peraturan dari Kementerian Perdagangan dalam hal komersial, jualan, transaksi, dan sebagainya, ya tidak boleh," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).

Jerry mencontohkan kasus TikTok Shop yang ramai pada tahun lalu. Waktu itu, TikTok Shop langsung dihentikan kegiatan penjualannya karena melanggar peraturan.

Peraturan yang dilanggar adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Akhirnya, TikTok Shop beroperasi kembali setelah mencaplok saham Tokopedia.

"Seperti TikTok kemarin kan enggak boleh karena dia tidak punya izin jualan, tetapi ini kan sekarang sudah merging dengan Tokopedia. Sekarang bisa beraktivitas kembali," ujar Jerry.

"Ketika dia sudah punya izin dan dia meng-apply tentunya dengan cara yang sesuai prosedur, termasuk yang TikTok sekarang lakukan merger dengan Tokopedia karena Tokopedia kan punya izinnya ya, itu tidak masalah," tegasnya.

Politikus Partai Golkar itu menekankan kembali pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu terkait dengan aplikasi Temu ini.

"Soal Temu saya belum dengar sih ya, makanya saya mesti cek dulu. Kan belum ada di Indonesia, tetapi mungkin akan ada. Nah, ini kita cek," pungkas Jerry.

Anak Buah Airlangga Juga Ikut Was-was

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian turut buka suara soal kekhawatiran Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki akan ancaman aplikasi Temu.

Kementerian yang dipimpin Airlangga Hartarto itu kini sudah mulai mengantisipasi jika aplikasi tersebut beroperasi di Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kemenko Perekonomian Herfan Brilianto Mursabdo dalam acara media briefing di kantornya, Rabu (12/6/2024).

"Pada kenyataannya, aplikasi seperti Temu ini sudah beroperasi di beberapa negara dan kita perlu mengantisipasi jika mereka juga beroperasi di Indonesia," kata Herfan.

Ia mengatakan, pemerintah sudah memiliki beberapa langkah antisipasi untuk mencegah aplikasi Temu ini yang dapat mengancam keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Tanah Air.

Salah satunya melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. Regulasi ini dikeluarkan saat polemik TikTok Shop tahun lalu.

Herfan menyebut dalam Permendag itu ada beberapa ketentuan terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dapat digunakan untuk meregulasi aplikasi-aplikasi lain.

"Seperti misalnya di dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 18, ada kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini untuk memiliki perwakilan di Indonesia yang wilayah operasinya di Indonesia," ujar Herfan.

Ia mengatakan, dalam Permendag 31/2023 juga ada beberapa klausul yang nantinya akan berdampak pada perusahaan itu harus mematuhi aturan-aturan lain yang ada di Indonesia.

Ini disebut menjadi salah satu cara untuk memastikan agar inovasi baru seperti yang dilakukan aplikasi Temu tidak langsung berdampak pada UMKM di Indonesia.