Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perum Bulog masih melakukan kajian soal akuisisi perusahaan beras asal Kamboja yang diminta oleh langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, kajian dilakukan secara intens, melibatkan pembahasan bersama kalangan pengusaha di Kamboja.

"Untuk Kamboja kita sudah kirim tim teknis, sudah melakukan pengkajian yang intensif, sudah melakukan pembahasan dengan berbagai pihak termasuk dari kalangan dunia usaha di Kamboja, maupun di negara-negara tetangga yang selama ini sudah berbisnis dengan Kamboja," katanya di Kantor Pusat Perum Bulog, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2024).

Bayu mengatakan, saat ini pihaknya belum menemukan berapa besaran investasi yang pas untuk dikucurkan dalam mengakuisisi perusahaan beras asal Kamboja.

Baca juga: Bulog Sebut Tidak Punya Kontrak Impor Beras dengan Perusahaan Asal Vietnam

Ia memastikan akan terus mengkaji dan menjajaki berbagai kemungkinan yang ada.

"Yang masih belum ketemu itu adalah kalau kita masuk ke sana, mau investasi berapa besar. Itu masih belum ketemu angkanya. Jadi, kita akan terus mencoba melihat kemungkinan dan menjajakinya," ujar Bayu.

Ada juga beberapa hal kunci yang menjadi perhatian Bulog saat menjalankan proses akuisisi perusahaan beras asal Kamboja.

Pertama, ia mengatakan kapasitas produksi beras di Kamboja tidak besar dibandingkan dengan Indonesia, Thailand, atau Vietnam.

"Kalau kita mau mengembangkan kegiatan di luar negeri kan kita harus berpikir economies of scale," ucap Bayu.

Hal kedua yang menjadi perhatian adalah infrastruktur yang bisa menopang proses produksi, baik di on farm maupun off farm, itu relatif terbatas.

Bayu mengatakan, beberapa infrastruktur sudah direncanakan akan dibangun, tetapi sekarang masih belum ada.

"Yang saya maksud juga termasuk pelabuhan, jalan, listrik itu adalah hal-hal yang sangat penting bagi bisnis padi," tutur Bayu.

Hal ketiga yang menjadi perhatian adalah keterkaitan Kamboja dengan negara tetangga sangat kuat, khususnya Vietnam.

Dalam arti, kata Bayu, selama ini kegiatan produksi atau agribisnis padi di Kamboja itu berkaitan dengan Vietnam.

"Sehingga, kalau kita masuk ke situ, maka kita akan berhadapan dengan persaingan kemitraan mereka yang sudah kuat," jelas Bayu.

"Kita juga harus mengukur kondisi itu apalagi kalau kita lihat dari sisi ketersediaan pasokan, maka Vietnam bagi Indonesia tentu sangat penting ya. Itu sisi catatan yang harus diperhatikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Badan Urusan Logistik (Bulog) akan melakukan akuisisi sumber beras dari Kamboja dalam waktu dekat.

Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara di acara HUT Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-52 di Hotel Fairmont Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

Menurutnya, akuisisi itu dilakukan atas perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Luhut mengeklaim bahwa Jokowi meminta dia untuk menindaklanjuti proses akuisisi itu.

"Bulog akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja dan Presiden tadi sudah memerintahkan saya untuk kita tidak lanjut," kata Luhut.

"Sudah memang ditindaklanjuti sekarang tinggal kita melakukan," imbuh Luhut menegaskan.

Respons Bulog Saat Itu

Perum Bulog buka suara terkait dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menugaskan BUMN Pangan satu ini mengakuisisi perusahaan beras di Kamboja.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan penugasan tersebut.

“Pada dasarnya kami siap melaksanakan penugasan tersebut," kata Bayu dalam keterangan tertulis, Rabu (12/6/2024).

Bayu mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di PnomPenh.

Selain itu, Bulog juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pelaku usaha beras di Kamboja dan negara sekitarnya.

"Sejauh ini Bulog juga sudah melakukan kerja sama perdagangan beras dengan Kamboja, baik dengan skema b to b maupun skema g to g di tahun 2023 dan awal 2024," ujar Bayu.

"Kami juga telah melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional terkait peluang investasi tersebut," pungkasnya.