Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak mengatakan, penerapan skema subsidi tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK atau Nomor Induk Kependudukan akan sulit diterapkan.

Amin berujar, skema pengurangan subsidi dengan menggunakan basis data kependudukan sudah sering dibahas, namun implementasinya sulit dilakukan. Dia mencontohkan, penyaluran subsidi BBM dan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi.

"Akurasi data masih menjadi persoalan krusial sehingga menyulitkan implementasinya, termasuk pembatasan subsidi tarif KRL berdasarkan NIK," ujar Amin kepada Tribunnews, Jumat (30/8/2024).

Alih-alih subsidi tepat sasaran, menurut Amin, yang terjadi malah sebaliknya, yakni penyalahgunaan data sasaran penerima subsidi.

Ketidakakuratan data maupun pemutakhiran data, bisa memunculkan ketidakadilan dalam penyaluran subsidi.

"Persoalan lainnya adalah, batasan kelompok sasaran penerima subsidi itu didasarkan pada data apa? Apakah menggunakan data keluarga miskin seperti penerima BLT atau basis data lain," imbuh Amin.

Saat ini, kondisi ekonomi semakin berat, daya beli masyarakat merosot tajam.

Banyak kelompok kelas menengah bawah yang riilnya turun kelas menjadi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga harus benar-benar dilakukan pembaruan data secara akurat.

Selain itu, pencabutan subsidi pada kelas menengah bisa berdampak penurunan jumlah pengguna transportasi umum.

Dengan layanan transportasi yang masih harus dibenahi, terutama dari sisi kenyamanan dan ketepatan waktu, maka pencabutan subsidi menjadikan transportasi umum tidak menarik lagi bagi kelas menengah.

Baca juga: Tarif KRL Berbasis NIK Jadi Kontroversi, Kemenhub Bilang Belum Diberlakukan Segera

"Dampak lebih jauh, kampanye untuk mengurangi kemacetan dengan beralih ke transportasi umum, akan terpengaruh," terang Amin.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi angkat bicara soal subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek yang akan diberlakukan pada tahun 2025.

"Itu belum, masih wacana," katanya di Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Saat ini pihaknya tengah melakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi.

Baca juga: Wacana Tarif Tiket KRL Berdasar NIK Dinilai Aneh, Pakar: Mobil Listrik untuk Orang Kaya Disubsidi

Karena masih dikaji, menurut dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Sedangkan, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal turut memastikan rencana penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan dberlakukan dalam waktu dekat.