Pertamina Ungkap Hanya 3 Persen SPBU di RI yang Tidak Lagi Jual Pertalite
SPBU yang tidak menjual Pertalite mayoritas berada di lokasi komersial, lokasi pemukiman menengah, tidak dilewati jalur transportasi publik
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Sanusi
Pendaftaran QR Code Pertalite juga difokuskan di sebagian wilayah non-Jamali.
Baca juga: Cara Daftar QR Code Pertalite untuk Dapatkan Subsidi Tepat di Website subsiditepat.mypertamina.id
Yakni, Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika.
Jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta.
"Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100 persen pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober- November 2024," tutur Heppy.
Bahlil Tak Mau Mobil Mewah Konsumsi BBM Subsidi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya tak ingin lagi ada mobil-mobil mewah yang mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Hal ini diungkapkan Bahlil saat dirinya rapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Baca juga: Segera Daftar Subsidi Tepat untuk Dapatkan QR Code Pertalite, Siapkan Dokumen Berikut Ini
Awalnya, Bahlil memaparkan bahwa volume kuota BBM subsidi yang ditetapkan Pemerintah pada 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, Pemerintah mengalokasikan BBM subsidi sebesar 19,58 juta kiloliter. Terdiri dari minyak solar 19 juta kiloliter, dan minyak tanah 0,58 juta kiloliter.
Sementara pada RAPBN 2025, jumlahnya menyusut menjadi 19,41 kiloliter. Terdiri dari minyak solar 18,88 juta kiloliter, dan minyak tanah 0,525 juta kiloliter.
"Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter," ungkap Bahlil.
Dirinya mengungkapkan, saat ini Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM tengah berfokus untuk membatasi konsumsi BBM subsidi.
Bahlil pun menyinggung, sudah semestinya barang subsidi digunakan oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah. Bukan justru orang kaya yang memiliki mobil-mobil mewah.
"Jadi dalam pandangan dan kajian evaluasi tim dan Pertamina, kita melihat bahwa masih ada beberapa langkah-langkah yang penting, yang perlu untuk dimitigasi agar betul-betul subsidi ini tepat sasaran," papar Bahlil.
