KKP Usul Tambahan Anggaran Rp6,14 T untuk Implementasi Ekonomi Biru Hingga Cegah Ilegal Fishing
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp6,14 triliun untuk tahun 2025
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Hendra Gunawan
Laporan reporter magang, Yonathan Putra Hartono Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp6,14 triliun untuk tahun 2025.
Usulan ini disampaikan oleh Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Trenggono mengatakan, dana ini akan difokuskan pada beberapa hal.
Baca juga: Indonesia dan Vietnam Perluas Kerja Sama Budidaya Sektor Perikanan
Yakni, implementasi ekonomi biru, bantuan kepada masyarakat stakeholder perikanan, penguatan ketahanan pangan nasional, serta penyediaan pangan bergisi dan bermutu bagi masyarakat.
Anggaran juga akan digunakan untuk pengawasan dan pencegahan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, serta pengembangan kampung nelayan dan budidaya modern.
Menurut dia, upaya tersebut akan meningkatkan produktivitas dan pemerataan ekonomi di kawasan pesisir.
Anggaran juga akan digunakan untuk pembangunan kampung nelayan atau budi daya modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat.
Kemudian, digunakan untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Berikut adalah detail pengalokasian usulan dana yang diminta oleh KKP:
- Pembangunan Perikanan Budi Daya Yang Terintegrasi Hulu - Hilir Berbasis Ekonomi Biru untuk Mencapai Swasembada Pangan serta Industri yang berkelanjutan dan penyediaan pangan bergizi. Dengan nominal Rp1.980.100.000
- Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur Yang Terintegrasi Hulu - Hilir untuk Mendukung SDA dan Industri Maritim. Dengan nominal Rp565.000.000
- Sistem Logistik, Sistem Rantai Dingin dan Penguatan Jaminan Mutu untuk Mendukung Hilirisasi dan Industrialisasi Perikanan. dengan Nominal Rp696.656.500
- Operasi Pengawasan dan Perawatan Armada PSDKP untuk Pemberantasan IUU Fishing serta Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) untuk mendukung Ekonomi Biru. Dengan Nominal Rp1.012.500.000
- Penataan Ruang Laut, Perluasan Kawasan Konservasi, dan Pengelolaan Pulau - Pulau Kecil untuk Menjamin Keberlanjutan Stok Ikan, Kesehatan Laut dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Dengan nominal Rp896.700.000
- Pembangunan Kampung Nelayan/Budidaya Modern untuk Peningkatan Produktivitas Masyarakat, Pemerataan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan serta Menciptakan Lapangan Pekerjaan. Dengan Nominal Rp660.000.000
- Peningkatan Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Hilirisasi dan Industrialisasi. Dengan nominal Rp353.149.000
Trenggono berharap usulan anggaran ini mendapat dukungan penuh dari DPR agar rencana ini dapat terealisasi.
"Untuk itu, kami mohon dukungan ketua, wakil ketua, dan para anggota Komisi IV DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran KKP Tahun 2025," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, KKP sebelumnya mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Hal itu tertuang dalam Surat Bersama Menteri Keuangan No.s-612/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024.
Anggaran tersebut berasal dari dari rupiah murni sebesar Rp4,36 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) Rp1,38 triliun, PNBP Rp351 miliar, BLU Rp 92 miliar, dan SBSN Rp25 miliar.
