Sri Mulyani Klaim Cuma Sedikit Kepala Daerah yang Memanipulasi Data Inflasi
Menurut Sri Mulyani, jumlah kepala daerah yang terlibat dalam manipulasi data inflasi ini tidak banyak.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Choirul Arifin
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi dugaan sejumlah oknum kepala daerah yang mengakali data inflasi daerahnya agar perekonomiannya terlihat bagus dan mendapatkan insentif fiskal, seperti dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Sri Mulyani menyatakan dia sudah berbicara dengan Tito Karnavian mengenai hal ini. Menurut informasi yang dia peroleh dari Tito, jumlah kepala daerah yang terlibat dalam manipulasi data inflasi ini tidak banyak.
"Itu saya sudah cek sama Pak Tito. Beliau menyampaikan ada beberapa, tetapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani ketika ditemui di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).
Dia menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel dan saat ini pemerintah pusat memang memberikan insentif fiskal kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.
Melalui Kementerian Keuangan, daerah yang sukses menjaga stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok, dapat menerima Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 6-10 miliar.
Sri Mulyani mengingatkan agar insentif ini tidak mendorong perilaku manipulatif.
"Dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu tingkah, sikap, atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," ujar Sri Mulyani.
Ia menegaskan pihaknya bersama Tito serta Badan Pusat Statistik akan terus menjaga angka inflasi tetap akurat dan kredibel.
Baca juga: Oknum Pemda Disebut Manipulasi Data Inflasi, Ini Respons BPS
"Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Tito menjelaskan bahwa salah satu cara oknum kepala daerah mengakali data inflasi adalah dengan mendatangi kantor BPS setempat untuk meminta agar data inflasi dibuat jadi lebih baik.
Modus lainnya adalah dengan mengondisikan pasar yang menjadi sampel survei BPS dengan mengadakan operasi pasar murah untuk menurunkan harga bahan pokok.
Respons BPS
