Menteri Bidang Ekonomi Prabowo Banyak Orang Lama, Pengusaha dan Pengamat Sebut Masih Banyak 'PR'
Para menteri dapat bergerak cepat merespon dinamika ekonomi global dan nasional, seperti antisipasi perlambatan perdagangan dan investasi.
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Selanjutnya, peningkatan investasi di luar proyek hilirisasi yang saat ini gencar didorong.
Menurutnya, kedepan investasi yang perlu didorong adalah di sektor manufaktur yang sifatnya padat karya.
Bukan tanpa alasan, sebab sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja namun kinerja investasi disektor ini kurang membanggakan.
"Selain itu, bagaimana mendorong efisiensi yang baik dan keterlibatan BUMN yang lebih besar masih menjadi pekerjaan rumah yang menurut saya bisa dilakukan pada periode berikutnya," urainya.
Terkait banyak menteri lama di bidang ekonomi, Yusuf menilai keberlanjutan akan memudahkan proses awal kerja kepemimpinan Prabowo-Gibran kedepan.
Yusuf juga berharap melalui pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya, masalah di bidang ekonomi bisa langsung digarap utamanya dalam mengejar target-target ambisius Prabowo.
"Secara umum sosok-sosok yang disebutkan bisa memerlukan proses adaptasi dalam waktu lama, dan pengamalan birokasi penting terutama dalam melihat permasalahan lebih mendalam," urai Yusuf.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro berharap pelantikan presiden dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Dia berharap susunan kabinet pemerintahan mendatang sesuai dengan janji janji prabowo. Yakni akan menempatkan orang-orang profesional (zaken kabinet).
"Kita harapkan di periode Prabowo bekerja keras dengan hikmat untuk mengentaskan republik kita dari segala krisis multidimensi, meningkatkan ekonomi kita, memperbaiki segala aturan yang ada, yang tumpang tindih dan yang merugikan rakyat," ujar Toto.
Begitu juga aturan-aturan lain yang menghambat perdagangan dan industri yang seharusnya mulai dibenahi semua. Karena tantangan Prabowo saat memimpin tahun 2025-2029 bukan tantangan yang ringan.
Akan tetapi berat karena dipicu situasi dunia yang begitu rawan saat ini dan krisis global yang melanda. Hal itu diprediksi akan berdampak ke Indonesia.
"Menahan semua tindakan korupsi khususnya APBN sehingga semua berjalan dengan baik. Itu yang kita harapkan," pungkas Toto.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, secara umum corak kepemimpinan hingga struktur kabinet Prabowo tidak jauh berbeda dengan Jokowi.