Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Menteri Bidang Ekonomi Prabowo Banyak Orang Lama, Pengusaha dan Pengamat Sebut Masih Banyak 'PR'

Para menteri dapat bergerak cepat merespon dinamika ekonomi global dan nasional, seperti antisipasi perlambatan perdagangan dan investasi.

Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Menteri Bidang Ekonomi Prabowo Banyak Orang Lama, Pengusaha dan Pengamat Sebut Masih Banyak 'PR'
Tribunnews/Jeprima
Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan keterangan pers di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Pada kesempatan tersebut ada 49 orang yang menghadap Prabowo, mulai siang hingga malam hari. Beberapa diantaranya adalah wajah-wajah lama yang merupakan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ada juga tokoh dan politisi partai. Tribunnews/Jeprima 

Selain karena Jokowi sebagai mentor, juga ada kesan Prabowo dibawah kendali Jokowi. Misalnya dalam beberapa waktu terakhir adanya intensitas pertemuan Jokowi dan Prabowo menandai jika Prabowo tidak leluasa mengambil sikap tanpa ada campur tangan Jokowi.

"Seharusnya Prabowo berdikari dalam menyusun kabinet, sekaligus memberi ruang koalisi di parlemen tetap besar, agar ia mendapat kontrol dari DPR secara berimbang," ujar Dedi

Investasi Belum Berkualitas

Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kualitas investasi dalam sepuluh tahun di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin menurun. 

Hal itu tercermin dari menurunnya serapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mencatat pada tahun 2014 setiap Rp 1 triliun investasi baik PMA dan PMDN mampu menyerap 3.313 orang tenaga kerja. 

Sementara tahun 2023 setiap Rp 1 triliun realisasi investasi hanya mampu serap 1.283 orang tenaga kerja.

BERITA REKOMENDASI

"Itu tandanya makin turun kualitas investasinya," ungkap Bhima dikutip dari Kontan.

Bhima mengatakan investasi dalam sepuluh tahun terakhir semakin berorientasi pada padat modal dengan besarnya insentif perpajakan yang diberikan pemerintah. 

Secara nominal cukup besar investasi yang masuk, tetapi lapangan kerja justru semakin besar di sektor informal.

Pada Feb 2014 menurut data BPS, jumlah pekerja sektor informal sebesar 57,9?ri total penduduk bekerja. Sementara pada Februari 2024 porsi informalnya melonjak jadi 59,17%. 

"Ini menandakan terjadi informalisasi pada lapangan kerja di Indonesia dalam 10 tahun terakhir," ujarnya. 

Menurut Bhima hal itu artinya ada permasalahan soal kualitas investasi yang masuk. Selain itu investasi yang masuk juga disertai dengan meningkatnya impor mesin dan barang modal. 

"Jadi janji transfer teknologi juga tidak terbukti," ucapnya. 

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas