Berdasarkan data, dari periode Februari 2023 hingga Februari 2024, terjadi penurunan jumlah pekerja di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 34.760 orang.

Hal ini memicu berbagai efek negatif lainnya, seperti penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya kriminalitas.

"Masyarakat dalam hal ini tenaga kerja yang mengalami PHK tentunya memiliki tanggung jawab bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan bagaimana menyelesaikan kredit jika memiliki utang. Rendahnya daya beli berarti rendahnya konsumsi, yang sangat beririsan selanjutnya dengan produksi," terang dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah mengatakan daya beli masyarakat di Bangka Belitung memang alami penurunan drastis. 

"Di Bangka lagi turun karena di wilayah yang mengandalkan sumber daya alam, ketika industrinya lagi turun ya ikutan turun juga perekonomiannya," kata Budihardjo.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Bangka Belitung, Elius Gani, menyebut penutupan sejumlah perusahaan sawit yang terkait dengan pemilik smelter timah turut memperparah kondisi ekonomi. 

Hal ini juga berimbas pada naiknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kalau dibandingkan dengan angka tahun lalu ada 38 pekerja yang di-PHK, saat ini 1.527 orang kena PHK, maka ada lonjakan signifikan karena adanya perusahaan smelter yang tutup sebagai akibat dari penertiban tata kelola timah," kata Elius.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II-2024 hanya tumbuh 1,03 persen, atau melambat dibandingkan 5,13 persen pada periode yang sama tahun lalu. 

Imbas penurunan ini pun membuat peluang kerja menjadi semakin terbatas.

"Untuk sektor timah ada 6 smelter yang ditutup, termasuk juga ada beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan smelter itu, di luar smelter ada 8, total 14 usaha yang ditutup. Pekerja terkena PHK ada sebanyak 1.372 orang," kata Elius.

Ketua Harian Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Eka Mulya Putra berpendapat, masalah tata kelola timah perlu segera diselesaikan.

Pasalnya ekonomi Bangka Belitung mengalami perlambatan, lantaran 80 persen ekspor provinsi bergantung pada timah dan 60 persen aktivitas ekonomi digerakkan oleh perdagangan timah.

"Penurunan kinerja ekspor selain dampak dari pengusutan tindak pidana korupsi timah juga diakibatkan sedikitnya RKAB yang disetujui. Akibatnya realisasi RKAB tidak maksimal. Dan ekonomi Babel pun melambat, 80 persen ekspor Babel berasal dari timah, sedangkan 60 persen ekonomi Babel digerakkan oleh perdagangan timah," kata Eka.