Untuk itu, dia menekankan pentingnya untuk melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal untuk memperkuat suplai bagi program makan siang ini dan mengurangi impor bahan pangan.

Dengan melibatkan UMKM lokal; petani, penyedia barang, sampai dengan pihak pelaksana lokal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha mereka, alih-alih harus bermitra dengan pengusaha besar.

Dengan demikian, kata Tauhid, program makan siang gratis ini diharapnya tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi kesehatan anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha lokal.

"Ketimbang harus bermitra dengan pengusaha-pengusaha besar, (libatkan) peternak mandiri untuk penyediaan telur atau daging ayam buras. Sehingga mereka bisa terlibat lebih banyak. Iya, itu adalah dampak ekonominya di situ. Saya kira itu yang paling besar sih, itu dampak yang paling terlihat nanti," jelasnya.

Janji utama kampanye presiden terpilih Prabowo Subianto termasuk janji untuk memberikan makan siang gratis kepada hampir 83 juta anak sekolah, yang membutuhkan lebih dari 6 juta ton beras, 1 juta ton daging ayam, dan 4 juta kiloliter susu sapi segar setiap tahunnya.

Rencana ini dimaksudkan untuk meningkatkan hasil kesehatan anak-anak dan menciptakan peluang baru bagi bisnis lokal untuk menyediakan program ini.

"Sisi positifnya tentu saja ada jaminan pangan, ketersediaan gizi, dan perbaikan sisi kesehatan anak-anak kita di Indonesia. Tapi ini memang harus sifatnya jangka menengah dan panjang, baru kelihatan dampaknya ke kualitas sumber daya manusia (SDM). Jadi, kesehatan dulu yang terpenuhi, baru ada perbaikan disisi input dan akhirnya pendidikan," pungkasnya.

Polri Siap Ciptakan Iklim Usaha Kondusif dan Aman

Di tempat terpisah, Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Brigjen Pol Ratno Kuncoro mengambil langkah proaktif dengan menyerap aspirasi dari para pakar ekonomi di Indonesia. 

Langkah ini dilakukan untuk mendengarkan secara langsung tantangan dan kebutuhan yang dihadapi pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri guna meningkatkan perekonomian dan keamanan ekonomi nasional. 

Dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini, pengamat ekonomi dari INDEF berbagi pandangan mengenai berbagai isu ekonomi, mulai dari masalah penyebab inflasi, perang dagang AS-China, dukungan regulasi, hingga permasalahan dalam program pemerintah terkait ketahanan pangan. 

Baca juga: Peternak Buang Susu Imbas Industri Ogah Serap, YLKI Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Ini

Kuncoro menyampaikan hasil dari dialog ini akan ditindaklanjuti secara serius sebagai upaya memperkuat iklim usaha yang kondusif, aman serta tercapainya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan arah dan tujuan Presiden Prabowo. 

"Penyerapan aspirasi ini merupakan bagian dari komitmen Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung pertumbuhan industri nasional, sekaligus memastikan stabilitas keamanan yang menjadi landasan utama dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya. 

Kuncoro menyebut langkah tindak lanjut ini juga akan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menciptakan sinergi antara sektor keamanan dan ekonomi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional.