Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pengusaha Mal Was-was Hadapi Low Season Tahun Depan, Bakal Lebih Dalam Imbas PPN 12 Persen

APPBI memprediksi industri pusat perbelanjaan atau mal di Indonesia akan menghadapi tantangan pada tahun depan berupa low season yang lebih panjang

Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Sanusi
zoom-in Pengusaha Mal Was-was Hadapi Low Season Tahun Depan, Bakal Lebih Dalam Imbas PPN 12 Persen
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ornamen pohon Natal terdapat di salah satu pusat perbelanjaan di Tangerang Selatan, Banten, Minggu (15/12/2025). Jelang perayaan Natal 2024, beberapa pusat perbelanjaan dihiasi ornamen, pernak-pernik Natal dan berbagai kegiatan untuk memberi hiburan bagi pengunjung. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja memprediksi industri pusat perbelanjaan atau mal di Indonesia akan menghadapi tantangan pada tahun depan berupa low season yang lebih panjang dan lebih dalam.

Alphonzus menyoroti low season pada tahun depan yang akan berlangsung lebih lama daripada tahun ini karena pergeseran waktu Idul Fitri yang lebih awal.

"Tahun depan low season-nya agak panjang karena Idul Fitrinya maju. Jadi low season tahun depan akan sangat panjang," katanya di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Baca juga: APPBI Dorong Peningkatan Transaksi Digital di Pusat Perbelanjaan, Ini Alasannya

Menurut dia, tahun depan terdapat banyak momen liburan penting seperti Tahun Baru, Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri yang jatuh pada kuartal I-2025.

Setelah itu, pengusaha mal harus menghadapi periode pasca-Idul Fitri yang disebut memasuki low season.

"Itu pasti tren di Indonesia selalu begitu. Di industri retail setelah Idul Fitri pasti dia masuk low season," ujar Alphonzus.

Berita Rekomendasi

Low season pada tahun depan disebut akan lebih panjang dan yang membuat dia khawatir akan lebih dalam.

Lebih dalam ini dikarenakan daya beli masyarakat yang tak kunjung membaik dan PPN yang dinaikkan menjadi 12 persen mulai tahun depan.

"Makanya kami dari awal kan jelas minta pemerintah untuk menunda ataupun membatalkan (kebijakan PPN 12 persen). Menurut saya 3 bulan (pertama) aman lah. 9 bulan nanti itu yang harus diantisipasi," ucap Alphonzus.

Baca juga: APPBI: Terancam Permendag 36 Tahun 2023, Pengusaha Ritel Banyak Tak Bikin Toko Baru di 2024

Untuk mengurangi dampak dari low season yang panjang dan dalam, Alphonzus mengusulkan agar stimulus ekonomi seperti bantuan sosial diperpanjang.

"Kuartal I itu relatif aman karena ada tahun baru, Imlek, dan idul Fitri. Justru setelah itu (yang menjadi permasalahan, red). Jadi, stimulusnya, bantuan sosialnya, diperpanjang dan ditambah," pungkasnya.

Adapun pemerintah telah memberikan sejumlah insentif kepada masyarakat atas kenaikan PPN untuk tahun depan. Beberapa bantuan diberikan hanya pada Januari-Februari 2025.

Ada bantuan langsung berupa beras 10 kg per bulan selama dua bulan awal 2025 untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.

Selain itu, insentif bagi rumah tangga lainnya adalah diskon listrik. Besaran yang diberikan kepada masyarakat sebesar 50 persen selama 2 bulan (Januari-Februari 2025).

Diskon tersebut berlaku bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA.  

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas