"Kita sudah melakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin, baik untuk tahun ini dan tahun depan," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan DPR RI, Kamis (12/11/2020) pada Kompas.com.

"Kalau kita lihat totalnya mencapai Rp 5 triliun plus Rp 29,23 triliun untuk program vaksinasi tahun depan. Yang ini memang sudah di earmark, dananya berasal dari Gubernur (Bank Indonesia) yang 0 persen, ini adalah seluruh pengelola dana di bidang kesehatan," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Pemerintah Pantau Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Berbagai Negara

Baca juga: Target Vaksin Covid-19 Gratis dari Pemerintah Hanya 60 Juta Orang, Prioritaskan Tenaga Medis

Untuk pencadangan tersebut, pemerintah telah melakukan realokasi anggaran dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Anggaran program PEN khusus untuk bidang kesehatan, yang semula dialokasikan sebesar Rp 87,55 triliun, kini telah menjadi Rp 97,26 triliun.

"Komposisi ini berbeda seperti pada saat kita pertama kali melaporkan ke Komisi XI sebelum bapak dan ibu sekalian reses. Anggaran di bidang kesehatan kini mencapai Rp 97,26 triliun," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga merinci, penggunaan anggaran dana kesehatan selain untuk vaksin, juga dialokasikan untuk penanganan Covid-19 yang mencapai Rp 45,23 triliun.

Selain itu juga insentif untuk 300 ribu lebih tenaga kesehatan mencapai Rp 6,63 triliun.

Anggaran kesehatan juga dianggarkan untuk santunan kematian sebesar Rp 60 miliar, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 4,11 triliun.

Kemudian juga anggaran untuk Gugus Tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 3,49 triliun.

Sampai dengan 9 November 2020, realisasi anggaran kesehatan sudah terserap Rp 34,07 triliun atau 35 persen dari pagu yang sebesar Rp 97,26 triliun.

Baca juga: UPDATE Uji Klinis Vaksin Covid-19 Sinovac , 1.620 Relawan Tidak Ada yang Sakit Berat

Baca juga: Jalan Panjang Produksi Vaksin Covid-19 Hingga Dinyatakan Aman

(Tribunnews.com/Rica Agustina, Kompas.com/Mutia Fauzia)