Tribun

Virus Corona

PROJO: Hentikan Dagang Vaksin Covid-19

DPP PROJO meminta pemerintah mengevaluasi penjualan vaksin Covid-19 di tengah program vaksinasi nasional yang saat ini masih berjalan.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
PROJO: Hentikan Dagang Vaksin Covid-19
SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Ilustrasi vaksin Covid-19. DPP PROJO meminta pemerintah mengevaluasi penjualan vaksin Covid-19 di tengah program vaksinasi nasional yang saat ini masih berjalan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PROJO meminta pemerintah mengevaluasi penjualan vaksin Covid-19 di tengah program vaksinasi nasional yang saat ini masih berjalan.

Jumlah pasien meninggal yang begitu banyak, ketakutan orang terpapar Covid-19, dan persoalan ekonomi masyarakat seharusnya dijawab dengan menggeber vaksinasi gratis untuk masyarakat.

"Per Minggu sore, orang yang divaksin baru 14,8 persen dari target," kata Sekjen DPP PROJO Handoko dalam pernyataannya, Senin (12/7/2021).

Menurut Handoko, vaksin gratis dari pemerintah sangat melegakan masyarakat di tengah kekhawatiran terpapar Covid-19 dan tekanan ekonomi.

Negara hadir dalam melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19.

Baca juga: Singapura Kirim Bantuan Oksigen Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia

Konsep gotong-royong sudah dikatakan Presiden Joko Widodo adalah masyarakat umum tidak boleh dibebani dalam bentuk apapun untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

PROJO melihat perdagangan vaksin Covid-19 tidak sesuai dengan misi awal Presiden Jokowi jika di tengah akselerasi vaksinasi oleh pemerintah ada vaksin dijual di apotek yang disalurkan oleh Bio Farma.

Intinya, masyarakat jangan dibebani dengan biaya vaksin.

Handoko mengatakan lebih baik biaya vaksin dibebankan kepada perusahaan untuk melindungi karyawan dan pekerja dari Covid-19.

Baca juga: Respons PKS Sikapi Vaksin Covid-19 Berbayar: Jangan Mencari Untung Dari Rakyat

"Karyawan dan pekerja tidak boleh dipungut atau dipotong gaji atau upahnya itu," ucap Handoko.

Handoko mengatakan kecurigaan 'bisnis Covid-19' telah muncul di masyarakat, terutama dipicu kasus sejumlah rumah sakit yang meng-covid-kan pasien non Covid-19 untuk mendapatkan keuntungan.

Maka pemerintah jangan terjebak dengan komersialisasi vaksin yang pada ujungnya membebani masyarakat.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Berbayar, PKS Nilai Pemerintah Inkonsisten dalam Regulasi

PROJO juga mengingatkan kemungkinan lunturnya kepercayaan dunia internasional ketika Indonesia menerima bantuan vaksin dari negara lain, tapi di dalam negeri justru menjual kepada masyarakatnya.

"Jangan terjadi dual track market. Bukan tidak mungkin vaksin gratis menghilang karena diselundupkan dan dijual bebas oleh oknum- oknum yg tidak bertanggung jawab. Jangan salahkan rakyat dan menambah beban kesusahan rakyat akibat pandemi Covid-19," jelas Handoko.

Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas