TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah meminta pemerintah memberikan tambahan anggaran yang lebih memadai, khususnya kepada aparat gabungan keamanan TNI-Polri yang bertugas menjalankan penegakkan ketertiban dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sebab tanpa peningkatan anggaran operasional, kegiatan PPKM tidak akan berjalan dengan optimal.

Menurutnya, kegiatan PPKM Darurat tidak hanya penutupan sejumlah ruas jalan utama di masing masing kota/kabupaten, tetapi juga berbagai operasi penertiban diberbagai tempat umum seperti pasar, rumah makan, taman kota, hingga ke perkampungan.

“Saya kira, kangkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat patuh untuk tetap tinggal dirumah bagi mereka yang tidak menjalankan tugas dari sektor esensial dan turunannya,” ujar Said di Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Karena itu terang Said, guna mendukung kegiatan PPKM ini maka aparat gabungan TNI-Polri, BKKBN, dan petugas kesehatan dapat jemput bola melakukan vaksinasi di kampung kampung dan perumahan, bekerjasama dengan pemuka masyarakat, dan RT/RW.

Baca juga: Kabar Bahagia, Setelah 15 Hari Isoman, Tyas Mirasih Umumkan Negatif Covid-19

Upaya ini untuk memecah konsentrasi vaksinasi massal yang terpusat hanya dibeberapa titik.

Apalagi, kegiatan vaksinasi massal seperti itu rentan untuk menimbulkan penularan barus covid- 19 secara lebih massif dengan kemungkinan banyaknya OTG menjadi spreader.

Terlebih lagi covid-19 varian delta hanya butuh 5 menit untuk menularkan antar orang.

Konsekuensinya jelas Said TNI-Polri dan BKKBN membutuhkan tenaga vaksinator dan peralatannya lebih banyak.

“Untuk menjalankan kegiatas tersebut pemerintah dapatnya memastikan ketersediaan anggaran, vaksin covid-19, peralatan vaksinator dan sarana prasarana pendukung lainnya seperti mobil tenda, teknologi informasi, inputer data peserta vaksin, serta ambulan sebagai sarana antisipasi munculnya dampak KIPI skala berat,” katanya.

Baca juga: Bamsoet: Taat PPKM Darurat, Prokes dan Vaksinasi Bagian Dari Bela Negara

Politisi Senior PDI Perjuangan ini menegaskan akan merekomendasikan perpanjangan PPKM Darurat Jawa Bali hingga 5 Agustus 2021 bila sampai tanggal 20 Juli 2021 kasus positif harian, termasuk pasien yang meninggal tidak menurun signifikan, setidaknya dibawah 10.000 untuk kasus positif covid-19 secara harian.

Pada saat yang sama, pemerintah harus meningkatkan jumlah orang yang di tes secara harian.

Karenanya, jangan menyiasati turunnya kasus positif covid-19 harian dengan menurunkan jumlah orang yang di tes.

“Saya menyarankan peningkatan jumlah orang di tes secara harian menyentuh angka diatas 500.000 orang per hari. Dengan demikian, kita mendapatkan data base yang akurat dari sisi kebutuhan epidemologi, serta basis tracing yang lebih memadai,” jelasnya.

Baca juga: Soal PPKM Darurat Diperpanjang, Politikus Golkar: Jangan Bertaruh dengan Kesehatan Masyarakat