Tribun

Virus Corona

Said Abdullah: Optimalkan PPKM Darurat Jawa Bali

Said Abdullah meminta pemerintah memberikan tambahan anggaran yang lebih memadai, khususnya kepada aparat gabungan keamanan TNI-Polri.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Adi Suhendi
Said Abdullah: Optimalkan PPKM Darurat Jawa Bali
Istimewa
Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah meminta pemerintah memberikan tambahan anggaran yang lebih memadai, khususnya kepada aparat gabungan keamanan TNI-Polri yang bertugas menjalankan penegakkan ketertiban dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sebab tanpa peningkatan anggaran operasional, kegiatan PPKM tidak akan berjalan dengan optimal.

Menurutnya, kegiatan PPKM Darurat tidak hanya penutupan sejumlah ruas jalan utama di masing masing kota/kabupaten, tetapi juga berbagai operasi penertiban diberbagai tempat umum seperti pasar, rumah makan, taman kota, hingga ke perkampungan.

“Saya kira, kangkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat patuh untuk tetap tinggal dirumah bagi mereka yang tidak menjalankan tugas dari sektor esensial dan turunannya,” ujar Said di Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Karena itu terang Said, guna mendukung kegiatan PPKM ini maka aparat gabungan TNI-Polri, BKKBN, dan petugas kesehatan dapat jemput bola melakukan vaksinasi di kampung kampung dan perumahan, bekerjasama dengan pemuka masyarakat, dan RT/RW.

Baca juga: Kabar Bahagia, Setelah 15 Hari Isoman, Tyas Mirasih Umumkan Negatif Covid-19

Upaya ini untuk memecah konsentrasi vaksinasi massal yang terpusat hanya dibeberapa titik.

Apalagi, kegiatan vaksinasi massal seperti itu rentan untuk menimbulkan penularan barus covid- 19 secara lebih massif dengan kemungkinan banyaknya OTG menjadi spreader.

Terlebih lagi covid-19 varian delta hanya butuh 5 menit untuk menularkan antar orang.

Konsekuensinya jelas Said TNI-Polri dan BKKBN membutuhkan tenaga vaksinator dan peralatannya lebih banyak.

“Untuk menjalankan kegiatas tersebut pemerintah dapatnya memastikan ketersediaan anggaran, vaksin covid-19, peralatan vaksinator dan sarana prasarana pendukung lainnya seperti mobil tenda, teknologi informasi, inputer data peserta vaksin, serta ambulan sebagai sarana antisipasi munculnya dampak KIPI skala berat,” katanya.

Baca juga: Bamsoet: Taat PPKM Darurat, Prokes dan Vaksinasi Bagian Dari Bela Negara

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas