Pfizer Minta Persetujuan Vaksin Booster, WHO Tegaskan Dosis Pertama Harus Jadi Prioritas
Pfizer aat ini tengah meminta persetujuan peraturan AS untuk pemberian dosis booster. WHO menegaskan bahwa data tentang manfaat dan keamanannya.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Anita K Wardhani
Pada pekan ini, negara zionis itu pun memperluas kampanyenya kepada orang-orang berusia muda yakni sekitar 30 tahun.
Pemerintah Israel mengklaim bahwa booster dapat membantu meningkatkan perlindungan terhadap varian Delta yang diketahui lebih mudah dan cepat menular.
Presiden AS Joe Biden pun memiliki pendapat yang sama tentang vaksin booster.
"Ini adalah cara terbaik untuk melindungi diri kita dari varian baru yang mungkin muncul," kata Biden.
Melihat sikap beberapa negara serta raksasa farmasi Pfizer yang mendorong pemberian dosis booster, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan bahwa data tentang manfaat dan keamanan vaksin booster 'tidak meyakinkan'.
Ia juga menyerukan untuk dilakukannya penundaan dalam meluncurkan booster dan berfokus pada tujuan awal yakni meningkatkan angka vaksinasi yang lebih tinggi di negara-negara yang belum menerima dosis pertama atau kedua.
Pada hari Senin lalu, regulator AS memberikan persetujuan penuh untuk dua dosis vaksin Pfizer, yang telah tersedia hingga saat ini di bawah izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).
Persetujuan tersebut mendorong beberapa pemerintah daerah, seperti New York City (NYC) dan negara bagian New Jersey, serta militer AS dan beberapa perusahaan untuk menggaungkan penggunaan vaksin.
Yang perlu dicatat adalah dosis booster vaksin Pfizer-BioNTech saat ini tidak diizinkan untuk digunakan secara luas di AS.
Namun, di bawah otorisasi penggunaan darurat yang telah diubah, dosis booster ini diizinkan untuk diberikan kepada mereka yang berusia minimal 12 tahun dengan kondisi gangguan kekebalan (immunocompromised).
Selanjutnya, Pfizer-BioNTech mengatakan bahwa mereka berencana untuk mengajukan data ke European Medicines Agency dan otoritas pengatur lainnya di seluruh dunia dalam beberapa pekan mendatang.