Kelompok Rentan Harus Dilibatkan dalam Road Map Perubahan Status Pandemi Covid-19
Rencana perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi perlu keterlibatan kelompok rentan, kalangan disabilitas, dan masyarakat adat.
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah menyusun peta jalan (road map) perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi perlu keterlibatan kelompok rentan, kalangan disabilitas, dan masyarakat adat.
Karena, ketiga kelompok masyarakat tersebut sering kali menjadi yang paling akhir mendapatkan layanan vaksinasi.
Dicky Budiman, epidemiolog dan juga Global Health Security dari Griffith University Australia, punya pendapat yang serupa.
Pemerintah perlu melibatkan para pihak terkait dalam penyusunan pemulihan peta jalan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam aspek perilaku.
“Semua pihak terkait di masyarakat perlu dilibatkan, apalagi kelompok rentan. Karena mereka paling terdampak,” ungkapnya Dicky pada diskusi daring, Rabu (30/6/2022).
Tokoh publik lain juga menyatakan perhatian sama dalam diskusi yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan itu.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan, Maria Un menjelaskan keterlibatan dengan pemerintah selama ini sudah diwadahi dalam forum dan diskusi pada level nasional dan provinsi.
Namun di tingkat kabupaten, keterlibatan ini masih minim. Padahal, hambatan banyak dialami oleh penyandang disabilitas di daerah.
Baca juga: 1,7 Juta Anak Belum Dapat Imunisasi Dasar karena Pandemi Covid-19
Misalnya, organisasi tersebut pernah menggelar vaksinasi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari data 200 orang disabilitas, yang datang ke lokasi vaksinasi hanya 21.
"Ternyata masalahnya ada pada akses transportasi ke lokasi vaksinasi yang biasa digelar di kota atau kabupaten. Perlu dipikirkan vaksinasi yang mendekati masyarakat,” kata Maria.
Maria mengatakan data tentang penyandang disabilitas juga perlu dibenahi. Sebab, data penerima vaksin pada masyarakat umum sangat timpang. Jika, dibandingkan dengan data penerima vaksin pada kalangan disabilitas.
Data terpilah ini nantinya bisa menunjukkan apakah penerima vaksin pada kelompok rentan. Khususnya penyandang disabilitas, memang sama dengan data pada masyarakat secara umum.
