Tribun

Ketua DPD RI: Akar Masalah Bangsa Adalah Tirani Mayoritas Partai Politik

LaNyalla mengatakan penundaan Pemilu 2024 penting untuk dibahas dan perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat terkait partai politik yang mendukung

Editor: Content Writer
zoom-in Ketua DPD RI: Akar Masalah Bangsa Adalah Tirani Mayoritas Partai Politik
DPD RI
LaNyalla saat memberikan keynote speech Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita dengan tema "Pemilu 2024: Jadi atau Ditunda?", Minggu (20/3/2022) malam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan jika akar masalah bangsa Indonesia adalah tirani yang menjadi mayoritas. 

Hal itu disampaikannya saat memberikan keynote speech virtual di acara Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita dengan tema "Pemilu 2024: Jadi atau Ditunda?", Minggu (20/3/2022) malam.

Hadir pada kegiatan itu Profesor Siti Zuhro, Hidayat Nur Wahid, Doli Kurnia Tanjung, Ahmad Baidowi, Profesor Nurliah Nurdin, Profesor Ali Munhanif, Burhanudin Muhtadi, Yohan Wahyu, Profesor Asep Saiful Muhtadi serta sejumlah tamu undangan lainnya.

LaNyalla mengatakan penundaan Pemilu 2024 penting untuk dibahas, meski masyarakat lebih tertarik membahas minyak goreng. 

Menurut LaNyalla, yang patut menjadi perhatian adalah kalimat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang mengatakan “Kalau Partai Kompak, Jokowi Pasti Setuju”.

"Kalimat ini sangat penting untuk dicermati. Bagi saya, kalimat ini adalah salah satu permasalahan fundamental bangsa ini. Di mana hegemoni partai politik, sekaligus tirani mayoritas partai politik di Senayan adalah persoalan mendasar bangsa ini," tegas LaNyalla yang hadir secara virtual.

Menurutnya, kalimat tersebut menunjukkan bagaimana negara ini bisa diatur suka-suka atas dasar kekompakan partai politik saja. "Asal partai kompak, mau apa saja pasti bisa," katanya. 

Hal itu sudah terbukti. Bagaimana secepat kilat partai melalui fraksi di Senayan menjadikan PERPPU sebagai Undang-Undang.

"Bagaimana DPR tidak secara luas melibatkan publik dalam membahas Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, meskipun banyak pakar dan akademisi serta masyarakat yang menyoal. Semua jalan saja," katanya.

Jika tak puas, maka mereka mempersilahkan untuk membawa hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Lalu oleh MK ditolak dengan alasan legal standing atau ditolak materinya. Dan keputusan MK bersifat final. Selesai. Rakyat pun tidak bisa berbuat banyak. 

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas