TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mendapat sindiran balik perihal fenomena orang dalam alias "ordal" dalam tatanan demokrasi Indonesia, yang diucapkannya dalam debat perdana capres di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa lalu, 12 Desember 2023. 

Menurut Anies, fenomena ordal ini menyebalkan karena membuat meritokratik tidak berjalan dan etika luntur.

"Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau masuk kesebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser, ada ordal. Ada ordal dimana-mana, yang membuat meritokratik tidak berjalan, yang membuat etika luntur," kata Anies saat menanggapi pernyataan Prabowo dalam debat capres.

Fenomena ordal ini disampaikan Anies ketika merespons jawaban calon presiden 02 Prabowo Subianto tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan umur calon presiden dan calon wakil di bawah usia 40 tahun. 

Namun, putusan MK itu dianggap melanggar etika karena menguntungkan salah satu paslon cawapres yang usianya belum cukup 40 tahun yaitu Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi sekaligus ponakan Ketua MK. Dan selanjutnya Gibran lolos dalam pendaftaran cawapres ke KPU menjadi pasangan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

Siapa saja yang mengkritisi hingga menyindir balik Anies Baswedan perihal fenomena "ordal"? Dan bagaimana reaksi Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN)? Berikut rangkumannya: 

TUGPP Era Anies Baswedan jadi Sorotan

Melansir kompas.com, TGUPP diketahui dibentuk ketika Joko Widodo atau Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Dugaan Pelanggaran Pemilu Ajudan Prabowo, Kapuspen TNI: Kehadirannya Tak Mewakili Institusi TNI

Tim non-perangkat daerah yang berkedudukan di bawah gubernur ini awalnya hanya berjumlah 7 orang, kemudian meningkat menjadi 9 orang di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Lantas, pada masa kepemimpinan Anies Baswedan pada tahun 2017, jumlah anggota TGUPP melonjak drastis menjadi 73 orang.

TGUPP merupakan Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dengan fokus pada program prioritas Gubernur.

TGUPP diketahui memiliki peran lebih kuat pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

TGUPP yang dibentuk pada masa Joko Widodo anggotanya hanya berisi pegawai negeri sipil (PNS) senior.

Namun, pada era Anies Baswedan TGUPP diisi bukan hanya dari kalangan PNS.

Karena di dalamnya ada yang berasal dari unsur eksternal, mencuat saat itu bila TGUPP menjadi tempat menampung tim sukses Anies-Sandiaga pada Pilkada 2017.

Saat itu, TGUPP diketuai mantan Direktur PLN, Amin Subekti.

Kemudian di TGUPP pun ada Ketua Bidang pencegahan Korupsi yang diketuai Bambang Widjojanto dan Ketua Komite Harmonisasi Regulasi Ririk Rizkiyana.

Anies saat itu mengatakan, orang yang masuk dalam Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta merupakan orang yang kompeten.

Anggota komite ini adalah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) hak asasi manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya Muhammad Yusuf.

Baca juga: Debat Cawapres: Gibran Siap Beri Kejutan, Cak Imin Disebut Jagonya Debat, Mahfud Tak Ada Persiapan

Anies mengatakan, tidak ada dari mereka yang merupakan tim sukses pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017.

"Jadi, hanya Pak BW (Bambang Widjojanto) yang jadi ketua dewan pakar, itu pun bukan tim kampanye, melainkan dewan pakar. Yang lain justru diambil dari tempat lain," ujar Anies kala itu.

Sementara Rikrik sebelumnya dikenal sebagai pengacara.

Sandiaga Uno selaku wakil gubernur pendamping Anies saat itu menyebutnya sebagai pengacara berprestasi. 

Rikrik sebelumnya anggota tim sinkronisasi yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga setelah memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Masa kerja tim sinkronisasi yang dipimpin mantan Menteri ESDM Sudirman Said itu berakhir saat Anies-Sandiaga dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Tak hanya itu ada nama Naufal Firman Yusrak yang juga masuk menjadi anggota TGUPP.

Naufal sebelumnya merupakan juru bicara Anies pada masa Pilkada DKI Jakarta.

Selain Naufal, ada nama-nama lain yang menjadi anggota, misalnya Totok Amin yang pernah menjadi deputi rektor di Universitas Paramadina serta Hasan Basri Saleh dan Achmad Haryadi yang merupakan pensiunan PNS DKI Jakarta.

Gemuknya keberadaan TGUPP di era Anies sempat menjadi sorotan banyak pihak.

Terlebih adanya pembengkakan anggaran APBD untuk keberadaan TGUPP.

TGUPP DKI Jakartabentukan Anies pun resmi bubar bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur, Minggu, 16 Oktober 2022.

Ruhut: Anies Pintar Tunjuk Hidung

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ruhut Sitompul mengkritik dan menyindir capres Anies Baswedan atas ungkapan "ordal" dalam tatanan demokrasi Indonesia.

Ruhut menilai Anies hanya pintar menunjuk hidung orang lain saat menyinggung praktik "ordal" dalam debat capres Selasa lalu.

"Mengenai ordal (orang dalam) ini, ini mohon maaf Anies hanya pintar menunjuk hidung orang lain, tapi dia tak belajar menunjuk hidungnya," kata Ruhut di Media Center TPN, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Gus Miftah Sindir Anies yang Inkar Janji ke Prabowo, Jubir AMIN: Salah Prioritas Menilai Etika

Menurut Ruhut, Anies juga melakukan praktik ordal saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022.

Yakni saat Anies mengangkat orang-orang dekat sekaligus tim suksesnya menjadi anggota TGUPP.

"Lupa waktu jadi gubernur dengan TGUPP, lupa dia? Ordalnya dia itu tim sukses dia semua itu di sana. Berapa banyak APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk membayar gajinya?" tanya Ruhut.

Selain soal ordal, Ruhut juga menilai Anies hanya menunjuk hidung orang lain saat menyinggung isu hak asasi manusia (HAM).

Dalam pandangannya, Anies punya rekam jejak yang buruk di sektor HAM karena perpecahan yang terjadi ketika berlaga pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.

Eks Jubir Anies-Sandi: Ordal Tak Hanya di TGUPP, Tapi di BUMD

Mantan juru bicara pasangan Anies-Sandi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Anggawira, menyebutkan bahwa TGUPP bentukan Anies Baswedan dipenuhi ordal. 

"Bahkan bukan hanya di TGUPP karena di dalam penentuan komisaris di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ada orang-orang dalam, dan timses yang masuk," jelas Anggawira pada keterangannya, Sabtu (16/12/2023).

Gaeandra beranggapan fenomena 'ordal' ini melekat kepada salah satu calon.

“Sebetulnya kurang pas jika dia bahas tentang ordal, publik tau kok fenomena ordal ini melekatnya kemana. Perbandingannya pun sangat jelas tidak apple to apple,” kata dia.

"TGUPP ini tim khususnya Gubernur, seperti stafsus Presiden. Isinya ya harus orang-orang yang dipercaya Gubernur, kepercayaan itu dilandasi integritas dan kompetensi. Kalau TGUPP diisi orang-orang yang gak jelas mana mungkin 23 janji Anies di Jakarta berhasil ditepati, tanpa ditemani pak Sandi Uno lagi," sambungnya.

Gaeandra menyebut, pemilihan TGUPP melewati proses pertimbangan dan seleksi yang jelas. 

"(TGUPP) pemilihannya tidak asal, tetap ada banyak pertimbangan dan seleksi yang jelas karena kepentingannya untuk seluruh warga Jakarta," terangnya.

Ia pun turut menjelaskan mengenai Komisaris BUMD di DKI Jakarta yang disebut-sebut eks Jubir Anies-Sandi diisi oleh 'ordal' Anies Baswedan. 

"Tugas komisaris itu kan sebagai pengawas, lumrah jika Gubernur menugaskan orang yang dipercaya untuk mengawasi, tentu yang kompeten. Salah satu contohnya waktu itu ada pak Tom Lembong, dia mantan menteri loh, sangat kompeten." tutupnya.

Timnas AMIN Bereaksi: Pernyataan Menyesatkan

TImnas AMIN selaku tim sukses langsung bereaksi atas kritik dan sindiran terkait "ordal" dari pihak lawan tersebut.

Juru Bicara capres Anies Baswedan, Billy David Nerotumilena, membantah tudingan yang menyebutkan Anies pernah mengangkat orang dekat sekaligus tim suksesnya menjadi anggota TGUPP.

Billy meminta Ruhut Sitompul untuk membuktikan tudingan jika Anies melakukan praktik orang dalam atau Ordal semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Jika yang diklaim Bang Ruhut tentang TGUPP, jika boleh bisa ditunjukkan datanya berapa dan siapa TGUPP yang pakai mekanisme Ordal," ujarnya.

Menurutnya, TGUPP era Anies Baswedan direkrut melalui mekanisme seleksi yang ketat dengan asas meritokrasi. 

"Bisa dicek juga apakah ada yang harus bayar untuk jadi TGUPP?" tanya Billy.

Billy menyebut jumlah orang yang masuk dalam TGUPP banyak karena bidang kerjanya memerlukan banyak orang untuk bekerja sama. 

Selain itu, dia menuturkan orang-orang yang masuk dalam TGUPP memiliki latar belakang keilmuan, pengalaman kerja, dan kesesuaian bidang yang akan dikerjakan. 

Jubir Timnas AMIN lainnya Gaeandra Kartasasmita juga turut menanggapi tuduhan TGUPP merupakan titipan "ordal" dari Anies.

Ia menilai tersebut sebagai pernyataan yang menyesatkan.

"Menurut saya, itu statement yang misleading dan menyesatkan. TGUPP ini bukan lembaga negara, jenjang karir juga tidak ada, jadi tidak bisa disamakan. Saya juga kenal tim Pak Anies zaman Gubernur DKI, mereka ada di posisinya karena kompetensinya," kata Gaeandra dalam keterangan tertulis, Minggu (17/12/2023).