TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta mempersiapkan rencana alternatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 apabila program pengampunan pajak atau  tax amnesty tidak sesuai target.

Segala kendala di lapangan terkait pemberlakuan tax amnesty harus dapat diantisipasi oleh pemerintah.

“Harus ada rencana strategis dan alternatif seandainya target tersebut tidak tercapai,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Politisi F-PAN itu juga mengingatkan pemerintah tentang format program pengampunan pajak untuk membawa masuk dana yang ada di luar negeri, bukan mengejar dana dari wajib pajak dalam negeri.

“Mengapa muncul kesan seolah-olah rakyat yang dikejar-kejar? Padahal tujuan awalnya bukan seperti itu,” kata Taufik.

Oleh karena itu, Taufik menyambut baik adanya aturan mengenai batas minimal Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga usaha-usaha kecil tidak dikejar oleh Tax Amnesty.

“Perlu ada proses tahapan sosialisasi yang tidak hanya dilakukan oleh presiden. Jajaran pelaksana teknis juga harus menindaklanjuti hal tersebut,” imbuhnya.

Dengan demikian, pemerintah memang perlu melakukan alternatif terobosan yang lain.

Salah satunya dengan melakukan program infrastruktur.

“Hal itu bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena bila infrastruktur bagus dan daya beli juga bagus, maka barang dan jasa akan semakin terjangkau," tegasnya.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan, situasi dan dinamika perekonomian terus berkembang.

Karenanya, Badan Anggaran (Banggar) DPR akan menindaklanjuti jawaban pemerintah atas pemandangan fraksi-fraksi itu.

Kemudian, Banggar akan melakukan pendalaman sesuai dengan kondisi kekinian.

“Mungkin akan ada terobosan baru antara DPR dengan pemerintah, sehingga pengendalian defisit tidak hanya mengandalkan Tax Amnesty,” tukasnya.

Taufik menambahkan, pihaknya berharap agar asumsi makro tidak hanya sekedar slogan.

Sebab, asumsi tersebut juga harus bisa mencerminkan kondisi mikro seluruh masyarakat sesungguhnya.

“Jangan hanya berkutat pada asumsi makro yang tidak mencerminkan kondisi riil. Daya beli yang semakin rendah, kesenjangan yang semakin tinggi dan lapangan pekerjaan sempit, harus tersentuh oleh pemerintah,” tegas Taufik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan jawaban pemerintah, mengaku sependapat dengan DPR bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 harus dapat menunjukkan sisi optimisme dan berlandaskan pada perhitungan yang realistis untuk menjaga kredibilitas fiskal.

Namun, kata Sri Mulyani, pemerintah tetap mewaspadai potensi risiko global yang masih akan dihadapi di tahun 2017.

Di antaranya terkait harga komoditas yang rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diproyeksikan masih akan berlanjut, serta ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika kebijakan moneter di negara maju.

Menurut Menkeu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di RAPBN 2017, selain dirancang agar semakin realistis dan lebih berkualitas, juga lebih bersifat inklusif, sehingga mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja baru dan mengurangi kemiskinan.

Sementara, penetapan asumsi dasar ekonomi makro lainnya di RAPBN 2017, seperti inflasi 4 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp 13.300, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia US$ 45 per barel, serta lifting minyak 780 ribu barel per hari dan lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak per hari, juga sudah dilakukan secara realistis dengan memperhatikan risiko, baik global maupun domestik.

“Pemerintah juga semaksimal mungkin berupaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan meningkatkan tax ratio hingga mencapai 13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Menkeu.

Pemerintah sependapat mengenai pentingnya langkah-langkah mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan defisit anggaran.

“Hal ini penting untuk mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal,” imbuhnya. (Pemberitaan DPR RI)