TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat konsultasi tentang penyelenggaran haji di tahun 2016  diselenggarakan oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin,Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan beserta para Pimpinan Komisi l, V, Vlll, lX, bersama Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, serta perwakilan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Luar Negeri, Perwakilan Panglima TNI dan Kapolri.

Beberapa persoalan dibicarakan para stakeholder Pemerintah dan DPR, antara lain terkait penambahan kuota haji, keamanan bagi jamaah haji, transportasi, fasilitas, serta kesehatan jamaah haji dan lain sebagainya.

Dalam keterangannya, Ketua DPR yang kerap disapa Akom, mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penyelenggaran haji. 

Hal itu dikarenakan selama penyelenggaraan haji tidak ditemukan masalah yang serius berkaitan dengan pelayanan haji. 

"Dewan sepakat memberikan apresiasi kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan instansi-instansi yang saya sebutkan, Kementerian Luar Negeri, Dubes Arab Saudi dan lain-lain. Selain tentu tidak ada masalah krusial, secara umum pelaksanaan pelayanannya berjalan dengan baik," papar Akom di ruang Rapat Pimpinan Nusantara lll, Senin (26/9/2016). 

Meski mengapresiasi, pemerintah tetap memberikan beberapa catatan terkait penyelenggaraan haji. 

Antara lain, DPR dan pemerintah akan terus berupaya untuk menambah jumlah kuota jamaah haji.

DPR mengupayakan penambahan kuota, DPR akan melakukan muhibah ke Arab Saudi, menggunakan fungsi diplomasi parlemen sebagai salah satu usahanya. 

"Dalam rangka perbaikan di tahun depan agar menjadi lebih baik lagi, satu soal kuota. Kuota kita akan lakukan langkah, legislatif ataupun eksekutif. Eksekutif dalam hal ini Departemen Agama dan Kemenlu akan berupaya untuk menambah kuota haji kembali," ujar Akom.

 Selain kuota, fasilitas permukiman untuk jamaah haji juga menjadi sorotan DPR, Akom menjelaskan, akan meminta kepada bank-bank yang menjadi tempat penyimpanan uang tabungan haji untuk berkontribusi dalam perbaikan fasilitas pemondokan jamaah. 

"Kita sepakat soal pemondokan, terutama di Arafah yang tendanya kurang baik, kurang layak, kita mendapat kesepakatan mengundang beberapa perbankan yang ditempati banknya oleh dana haji sejumlah Rp 84 triliun itu, diberikan CSR-nya, untuk perbaikan tenda di Arafah tersebut," jelasnya. 

Berkaitan dengan kesehatan, transportasi dan keamanan bagi jamaah haji, juga menjadi perhatian DPR.

"Kemudian soal kesehatan, akan ditambah nanti tenaga kesehatan dokternya. Kemudian juga perhubungan dan keamanan bagi jamaah kita. TNI dan Polri kemungkinan akan ditambah," papar Akom.

Menanggapi sikap DPR tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berterimakasih, serta tetap berupaya meningkatkan pelayanan dan fasilitas haji yang akan datang. 

"Kami sangat berterimakasih kepada DPR sebagai pengawas pelaksanaan ibadah haji yang telah memberikan apresiasi. Tentu meskipun demikian, Kementerian Agama tidak menutup mata, karena masih juga ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ada beberapa kelemahan-kelemahan yang tentunya  pada tahun mendatang harus kita tingkatkan, seperti tenda-tenda di Arafah, di Mina," ungkapnya. (Pemberitaan DPR RI)