Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

DPR Meminta Pertamina Pastikan Stok Elpiji 5,5 Kg di Daerah

Pelaksanaan distribusi tertutup untuk Elpiji kemasan 3 kilogram diperkirakan memicu migrasi konsumen ke produk Bright Gas 5,5 kg.

DPR Meminta Pertamina Pastikan Stok Elpiji 5,5 Kg di Daerah
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Seorang pekerja tengah menyusun tabung Bright Gas di Distributor Elpiji PT Limas Raga Inti, Jalan Emong, Kota Bandung, Senin (15/2/2016). Gas dengan tabung kemasan baru 5,5 kg berwarna pink tersebut dijual ke pengecer Rp, 315.000 plus isi, harga isi ulang Rp 57.500, dan dikirim (home delivery service) Rp 65.500. Keunggulan dari Bright Gas ini lebih aman dengan dua karet pentil, hemat 5-10 persen, dan warna yang trendy. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan distribusi tertutup untuk liquiefied petroleum gas (Elpiji) kemasan 3 kilogram diperkirakan memicu migrasi konsumen ke produk Bright Gas 5,5 kg.

Untuk mengantisipasi peningkatan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan Bright Gas 5,5 kg di daerah.

Inas Nasrullah Zubir, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, mengatakan migrasi konsumen ke elpiji 5,5 kg akan semakin meningkat seiring kebijakan distribusi tertutup yang akan dilakukan pemerintah untuk elpiji 3 kg.

Potensi peningkatan pengguna elpiji 5,5 kg berasal dari 38,97 juta rumah tangga yang dianggap tidak berhak menerima subsidi elpiji melalui distribusi tertutup.

"Elpiji tabung gas 5,5 kg adalah ide cerdas Pertamina untuk menghindari penyelewengan Elpiji 3 kg di lapangan, karena ituPertamina mesti siap dengan pasokan Elpiji 5,5 kg " kata Inas di Jakarta, Senin (24/10/2016).

Saat ini penerima tabung perdana Elpiji bersubsidi di Indonesia berjumlah 54,9 juta rumah tangga.

Sesuai dengan data sementara dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), penerima subsidi Elpiji 3 kg lewat mekanisme distribusi tertutup adalah sebanyak 15,96 juta rumah tangga.

Untuk itu, diperlukan produk gas nonsubsidi yang bisa mengakomodasi 38,97 juta rumah tangga lain, yang dianggap tak berhak menikmati distribusi Elpiji tertutup.

Harry Poernomo, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, juga mendukung Pertamina untuk fokus mengembangkan produk Elpiji nonsubsidi seperti Elpiji kemasan 5,5 kg dengan brand Bright Gas dibandingkan mengeluarkan produk baru.

Model pemasaran bahan bakar minyak (BBM) dengan varian premium, pertalite dan pertamax bisa juga diterapkan dielpiji dengan produk 3 kg, 5,5 kg dan 12 kg.

Apalagi saat ini tidak sedikit konsumen yang mulai memakai Elpiji 5,5 Kg.

“Warga yang mampu tidak usah lagi menggunakan barang-barang subsidi, mereka mulai migrasi ke nonsubsidi. Kalau konsumen yang mampu membeli Elpiji subsidi seperti Elpiji kemasan 3 kg, akibatnya terjadi subsidi salah sasaran karena model distribusinya dilakukan terbuka,” tandas dia.

Bright Gas yang merupakan Elpiji nonsubsidi kemasan 5,5 kg yang menyasar konsumen menengah ke atas di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Balikpapan, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Bright Gas merupakan inovasi Pertamina untuk meningkatkan profit di tengah tugas BUMN itu memenuhi public service obligation (PSO).

Berdasarkan data Pertamina, sepanjang semester I 2016, volume penjualan Elpiji 5,5 kg mencapai 43.271 metrik ton (MT).

Jika pada Januari 2016, penjualan gas Elpiji 5,5 kg baru mencapai 3.158 MT, pada September penjualan gas naik lebih dari dua kali lipat menjadi 6.775 MT.

Wianda Pusponegoro, Vice President Corporate Communication, mengatakan Pertamina siap meningkatkan stok Bright Gas 5,5 kg dan elpiji nonsubsidi lainnya sehingga masyarakat konsumen terutama kelas menengah ke atas, memiliki lebih banyak pilihan produk elpiji untuk kebutuhannya.

"Kami siap sediakan produk Elpiji sesuai dengan preferensi masyarkaat konsumen yang sudah tidak menggunakan Elpiji 3 kg," katanya.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, menjelaskan bagi konsumen prinsipnya ada dua hal untuk mendapatkan suatu barang atau jasa,yaitu aksesibilitas atau ketersediaan dan afordabilitas atau keterjangkauan harga.

“Jadi yang penting barangnya ada dulu. Pertamina harus menjaga hal ini. Apalah artinya barang disubsidi alias murah jika barangnya tidak ada atau sering mengalami gangguan pasokan,” ujarnya.

Soal afordabilitas atau keterjangkauan dari sisi harga, tambah Tulus, ini menyangkut daya beli konsumen. Sekalipun barangnya ada tidak ada artinya jika konsumen tidak bisa membeli.

“Saya kira kalau konteksnya aksi korporasi dan didukung dua prasyarat tersebut maka tidak menjadi soal. Yang pentingPertamina bisa menjaga kesinambunganpasokan dan ada parameter bahwa harganya masih terjangkau,” katanya.

Admin: Sponsored Content
Ikuti kami di
berita POPULER
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas