TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Insiden kapal tenggelam di perairan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau yang mengangkut TKI dan menyebabkan 54 meninggal menjadi perhatian komisi IX.

Usai Reses Komisi IX DPR akan memanggil Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid.

“Setelah masa reses selesai kita akan panggil BNP2TKI untuk meminta penjelasan atas langkah apa saja yang sudah dilakukan, karena selama penangan korban itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid tidak diketahui keberadaannya, padahal ini  tanggung jawabnya,” ujar Anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz, ketika di hubungi Parlementaria, Jakarta, Senin (8/11/2016).

Kondisi ini sangat disesali Irgan, BNP2TKI yang seharusnya menjadi lini sektor malah lambatnya dalam menindaklanjuti kasus tersebut.  Sikap BNP2TKI dinilainya hanya membuat tumpukkan rasa kecewa bagi masyarakat.

“Peranan BNP2TKI belum maksimal hingga saat ini, Kepala  BNP2TKI Nusron Wahid belum bergerak cepat dalam menanggapi insiden tersebut. Padahal, hal itu menyangkut tugas dan sumpah sebagai pejabat negara. Tugasnya juga jelas melindungi TKI mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan,”pungkasnya.

Sekedar informasi, pada Rabu (2/11) lalu kapal kayu yang mengangkut para TKI itu berangkat dari Pelabuhan Johar Bahru, Malaysia menuju Batam, Kepri. Sesampai di Teluk Mergung Tanjung Bemban, Kecamatan Nongsa, Batam, kapal terbalik karena terhempas gelombang. (Pemberitaan DPR RI)