Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Berita Parlemen

Asistensi Wujud Optimalisasi Pembelian Alutsista Rusia

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, permasalahan perjanjian asistensi setelah masa kontrak untuk pembelian alat utama sistem per

Asistensi Wujud Optimalisasi Pembelian Alutsista Rusia
DPR RI
Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi (tengah). 

Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, permasalahan perjanjian asistensi setelah masa kontrak untuk pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) harus jadi perhatian serius bagi Indonesia dan Rusia. Ia meminta perjanjian setelah masa kontrak segera diwujudkan. Sebab apabila kondisi ini dipertahankan, maka kesiapan alutsista yang dibeli Indonesia dari Rusia menjadi tidak optimal penggunaannya.

Hal ini ia sampaikan seusai mengikuti pertemuan Komisi I DPR RI dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmina Vorobieva di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/3). Bobby berharap Dubes Rusia untuk Indonesia dapat segera menyampaikan persoalan ini kepada Pemerintah Negara Federasi Rusia untuk ditindaklanjuti, agar tidak menimbulkan stigma buruk terhadap alutsista Rusia ke depannya.

“Maksudnya keadaan siaganya itu, siap operasinya tidak optimal, sehingga kami ingin mendapatkan masukan dari pihak Kedutaan Besar bahwa ke depannya, dan juga kondisi saat ini hal tersebut harus diperhatikan. Jangan sampai ada anggapan bahwa jika membeli alutsista dari Rusia itu pemeliharaannya tidak bagus, sehingga kesiapsiagaannya jadi berkurang,” analisa Bobby.

Politisi Partai Golkar ini mengaku bahwa Komisi I DPR RI tidak dapat melakukan intervensi terhadap masalah tersebut. Hal ini bukan merupakan domain dari DPR RI, karena merupakan permasalahan teknis yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, ia berharap kepada Dubes Rusia untuk menindaklanjuti permasalahan after sales service ini.

“Mereka menyampaikan akan ada lanjutan pembicaraan masalah ini. Tapi kami nyatakan, kalau pembahasan teknis kami tidak ikut membahas, itu ranah eksekutif. Jadi kami ingin mereka mengadakan pertemuan rutin dengan Kementerian Pertahanan atau TNI untuk memastikan hal-hal tersebut dapat diminimalisir,” tukas politisi dapil Sumatera Selatan II ini. (*)

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...

Berita Terkait :#Berita Parlemen

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas