Perlu Pendampingan Masyarakat Guna Atasi Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi dalam beberapa bulan terkahir ini harus menjadi perhatian khusus bagi KLHK.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi dalam beberapa bulan terkahir ini harus menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perlu ada terobosan untuk mengurangi jumlah titik api dan melakukan tindakan preventif agar kejadian serupa tak terulang lagi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah Pemerintah melakukan pendampingan ke masyarakat.
Baca: Polemik Celana Cingkrang, Ibas: Yang Terpenting Akhlak Manusianya
Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mengingatkan tantangan itu dan meminta pemerintah untuk segera mencari solusi jangka panjang guna mengurangi karhutla. Meski solusi itu tak bisa diperoleh dengan mudah, Bambang yakin pemerinah mampu melakukannya secara konsisten agar kabut asap yang muncul setiap tahun bisa diminimalisir.
“Menurut hemat saya, dalam menyelesaikan karthula, Pemerintah harus hadir memberikan pembinaan serta pendampingan ke masyarakat dengan sistem terpadu melibatkan lintas kementerian," kata Bambang saat Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Langkah konkret dinilai bisa dilakukan pemerintah dengan mengubah pola tanam di daerah rawan kebakaran dengan memberikan bibit unggul, kapur dolomit, pupuk berkualitas, peralatan pertanian modern hingga teknologi pertanian secara terpadu supaya hasil panennya bisa optimal.
“Dengan demkian, masyarakat bisa memaksimalkan areal pertanian tanpa harus menebangi dan membakar pepohonan untuk membuka lahan. Tentu ini menjadi jalan tengah untuk menanggulangi karhutla," jelas politisi Partai NasDem ini.
Sehingga, tegas legislator dapil Kalimantan Tengah itu, peran Pemerintah hadir dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat. Seperti contoh dengan melarang membuka lahan pertanian dengan cara membakar tidak serta merta bisa mengubah kebiasaan yang sudah dijalankan masyarakat adat sejak lama.
Baca: Anggota DPR Dedi Mulyadi Sarankan Seragam ASN Diubah, Ganti Baju Nusantara & Ungkap Alasan
“Sebaliknya, melarang tanpa menyodorkan solusi dan pendampingan, malah membuat masyarakat menjadi serampangan dalam membuka lahan dengan dibakar. Mereka menjadi tergesa-gesa dan berusaha secepat mungkin membakar kawasan semak belukar untuk ditanami. Akibatnya, banyak kejadian api terbawa angin dan menjalar ke areal hutan maupun perkebunan. Paling bijak adalah pemerintah melakukan pendampingan,” tutup Bambang. (*)
