TRIBUNNEWS.COM - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan radikalisme di wilayahnya masing-masing pascaledakan bom bunuh diri di gerbang depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan.

Dampak dari instruksi yang dikeluarkan, terjadi penggerebekan dan penangkapan terduga teroris di sejumlah daerah. Ini menjadi bukti instruksi itu berjalan dan menunjukan keseriusan dari jajaran Polri dalam menyikapi isu, sebaran teror dan rencana aksi.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan, keseriusan Polri sebenarnya sudah terlihat selama periode 2021.

"Dari data yang kami terima sejak Januari sampai Maret ini Densus 88 Anti Teror Mabes Polri telah menangkap sebanyak 94 tersangka teroris. Ini angka yang luar biasa," jelas Azis Syamsuddin, Rabu (31/3/2021).

Sementara 94 terduga teroris itu berasal dari wilayah di Tanah Air, yakni Makassar, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta, Bekasi, Jawa Barat dan Tengerang, Banten.

"Jika kita lihat dari data sebarannya, terjadi pemerataan. Bahkan jika kita singkronisasi dengan peristiwa Gereja Katredal, ini selaras dengan hasil operasi di Makassar pada Januari 2021. Total ada 20 orang terduga teroris yang diamankan," ungkap Azis Syamsuddin.

Belum lagi, 22 orang ditangkap di wilayah Jawa Timur selama periode Februari-Maret 2021. "Maka jika kita kembali kebelakang aksi bom bunuh diri sepasang suami-isteri di Kota Makassar, Sulsel pada Minggu (28/3) itu, sebenarnya sudah bisa diantisipasi," kritik Azis.

Yang pasti, sambung Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, peristiwa nekad yang terjadi di Makassar menggambarkan masih ada kelompok-kelompok kecil tertentu di masyarakat yang anti-Pancasila serta intoleran dan selalu menyusun agenda melakukan tindakan radikal serta teror.

"Paham radikalisme seperti gunung berapi dimana tidak ada yang mengetahui pasti kapan gunung itu akan meletus, kecuali mereka-mereka yang merancang kejahatan itu sendiri," jelas Azis.

Dugaan kuat anggota Jamaah Ansor Daullah (JAD) menyebar di berbagai daerah bagi Azis Syamsuddin, merupakan catatan tebal yang harus diantisipasi Polri dan TNI.

"Ada afiliasi dengan ISIS. Ini jika kita mencermati hasil tangkapan Densus 88 pada beberapa lokasi. Maka penanganan permasalahan pengawasan bukan saja dilakukan aparat, tapi oleh seluruh elemen masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing," jelasnya.

JAD akan terus bergerilya menyebarkan paham radikal seperti bunglon, dan apa saja akan dilakukan adalah untuk mencapai tujuannya.

"Kita harus akui jika radikalisme merupakan fakta yang tidak bisa dihindarkan. Mereka yang terpapar paham radikalisme disebabkan karena pemahaman agama yang sempit ditambah paham bertolak belakang dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia," ungkap Azis.

Tugas saat ini, sambung Azis adalah bagaimana kita berupaya mendekati mereka dengan memberikan pemahaman bahwa saat ini mereka hidup di dalam Negara Republik Indonesia.

"Mereka yang sudah terjerumus jangan dijauhi, justru harus didekati dan dirangkul sehingga kembali pulang. Kembali ke jalan yang benar," pungkas Azis Syamsuddin. (*)