Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Jelang Lebaran, Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Antisipasi Kerumunan

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah menertibkan kerumunan masyarakat di pasar dan pusat perbelanjaan jelang lebaran.

Jelang Lebaran, Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Antisipasi Kerumunan
Azka/nvl (dpr.go.id)
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah menertibkan kerumunan masyarakat di pasar dan pusat perbelanjaan jelang hari raya Idul Fitri 1442 H guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Mengingat, di tempat tersebut menurut Netty seringkali mengabaikan protokol kesehatan.

“Pasar dan mall ramai dikunjungi masyarakat. Sebagian besar dari mereka abai dengan protokol kesehatan. Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi untuk memantau penerapan prokes di tempat-tempat publik. Siapkan aparat yang cukup untuk mengatur,  jangan sampai kerumunan dibiarkan. Kita tidak ingin panen kasus setelah lebaran,” kata Netty, Kamis (6/5/2021).

Animo masyarakat untuk berbelanja jelang lebaran tahun ini memang sangat besar, seolah pelepasan setelah lebaran tahun lalu masyarakat masih menahan diri.

"Kondisi ini tidak boleh dibiarkan agar tidak terjadi seperti yang dialami India. Salah satu pemicu lonjakan kasus di India adalah karena ribuan orang berenang dalam festival Kumbh Mela dan kondisi itu mirip dengan membludaknya pengunjung pasar dan mall di tanah air,” urai Netty.

Legislator Fraksi PKS ini meminta pemerintah menyiapkan skenario terburuk. Mengingat, saat ini varian baru Covid-19 sudah dikonfirmasi masuk ke Indonesia.

"Pemerintah harus siapkan skenario terburuk sebagai antisipasi," tambahnya.

Netty juga mengingatkan pemerintah soal potensi meningkatnya kegiatan wisata masyarakat saat libur lebaran.

“Masyarakat dilarang mudik dan kemungkinan besar larinya ke tempat-tempat wisata yang dibuka pemerintah. Pemerintah daerah harus kerja ekstra untuk mengawasi penerapan prokes. Ini harus benar-benar disiapkan jika kita tidak ingin adanya klaster-klaster wisatawan," tutupnya. (*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas