TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  DPR dan pemerintah belum menetapkan secara resmi besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) maupun Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Semula penetapan itu diagendakan diumumkan Selasa (14/2/2023) sore, tetapi urung terjadi.

Rencananya, penetapan biaya haji itu akan diumumkan resmi pada Rabu.

Adapun rencana itu mundur karena Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII belum mencapai kata sepakat dengan pemerintah.

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi  mengatakan pembahasan seputar biaya haji masih alot.

"Ada komponen-komponen pembiayaan yang kita ingin diturunkan, seperti hotel, kita masih minta nego. Kemudian katering, kemudian biaya masyair," kata Kahfi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023) malam.

Namun, lanjut Kahfi, hal ini bukan kebijakan murni dari Kementerian Agama.

Kahfi meminta Kemenag tetap harus berkoordinasi dengan pihak penyedia fasilitas haji tersebut, di antaranya penyedia katering, tenda, hotel dan lain-lain.

"Jadi tidak bisa seketika Kemenag memutuskan setuju atau tidak setuju malam ini. Tentu dia butuh waktu untuk melakukan negosiasi atau komunikasi dengan pihak Arab Saudi sana, makanya kita beri waktu malam ini kepada mereka," kata Kahfi.

Baca juga: Respons Komisi VIII DPR soal Kenaikan Biaya Haji: Paling Rasional Rp 50 Juta

Hal senada juga diungkapkan Ketua Panja BPIH Komisi VIII, Marwan Dasopang.

Komisi VIII DPR memberikan kelonggaran waktu untuk pemerintah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan haji.

"Karena titik ini tidak ketemu, kami akhirnya memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan nego dengan berbagai pihak yang terkait dengan itu di Saudi," kata Marwan.

Marwan mengatakan pihaknya juga akan menyodorkan alasan-alasan kenapa masih ada permintaan untuk diturunkan, pada Rabu besok.

"Beberapa anggota, saran dari yang menyampaikan usulan-usulan, paling tidak besok itu harus ada angka moderat antara pemerintah dan usulan para anggota Panja. Ruang satu malam ini mudah-mudahan kita menemukan titik temu antara usulan pemerintah dan para anggota," tandas Marwan.

Baca juga: Merasa Dijebak, Pimpinan Komisi VIII DPR Cecar Kemenag Soal Naik Turunnya Biaya Haji