Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memberikan catatan penting dalam pelaksanaan ibadah Haji 2023.

Satu hal yang menjadi sorotannya yakni soal pemberangkatan jemaah haji dari Muzdalifah ke Mina, yang mengalami keterlambatan hingga kapasitas tenda dan kamar mandi yang tidak sesuai dengan jumlah jamaah Haji Indonesia.

"Pertama, pihak mashariq tidak memenuhi komitmen pada beberapa komponen masyair selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Yang paling utama soal kapasitas tenda dan kamar mandi yang tidak sesuai dengan jumlah jamaah Haji Indonesia," kata Ace Hasan kepada wartawan, Jumat (30/6/2023).

Selain itu, Ace menyebut banyak menemukan para jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina.

Termasuk juga kapasitas kamar mandi yang jauh dari kebutuhan para jamaah Haji Indonesia.

Dia menambahkan, manajemen penempatan jemaah saat kedatangan yang sangat amburadul dan acak-acakan. Ditemukan banyak antar jamaah rebutan tenda.

Baca juga: Antisipasi Jemaah Haji Kelelahan, Petugas PPIH Bagikan Kurma, Oralit Hingga Air Mineral

"Kedua, keterlambatan makanan selama di Mina bagi jamaah. Banyak jamaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan," beber Ace.

Ketiga, kata Ace, kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jamaah. Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet.

"Apalagi seharusnya diperhatikan jumlah toilet yang lebih banyak untuk perempuan karena jumlah jemaah Haji Indonesia lebih banyak Perempuannya," ucapnya.

Baca juga: Tinjau Langsung, Anggota Komisi VIII DPR RI Sebut Tenda Jemaah Haji Indonesia di Mina Overcapacity

Keempat, manajemen transportasi yang membawa jamaah yang bergerak selama Armuzna yang tidak terkelola dengan baik. Kasus bis taradudi yang membawa jamaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jamaah yang tidak disiapkan mitigasinya.

"Padahal kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna," kata dia.

Catatan kelima, politisi Partai Golkar ini menyebut, beberapa fasilitas bagi lansia yang disarankan seperti kursi roda dan golf car ditemukan tidak optimal.

Baca juga: PPIH: Barang Bagasi Jemaah Haji Ditimbang Dua Hari Sebelum Kepulangan

Berdasarkan atas fakta di atas, Pemerintah Indonesia harus meninjau ulang keberadaan mashariq atau penyedia layanan dari pihak Arab Saudi.