Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo, Jepang

TRIBUNNEWS.COM - UU Anti-Yakuza,  No.77 Tahun 1991 - 15 Mei 1991, yang diundangkan tanggal 1 Maret 1992 - dan mengalami 34 kali revisi dan perbaikan terakhir diberlakukan 30 Oktober 2012 sangat ketat, memang sangat ketat, mengurung Yakuza, menjauhi dari masyarakat umum, sehingga anggota yakuza menjadi sangat kesulitan ekonomi saat ini.

Pada intinya ada 21 larangan utama yang ingin ditekankan polisi dalam mengontrol organisasi kejahatan terorganisir ini. Mari kita baca satu-per satu di bawah ini, larangan bagi anggota Yakuza.

Pertama, tindakan meminta uang kepada masyarakat agar yakuza dapat tutup mulut atas kelemahan orang tersebut yang ketahuan oleh anggota yakuza. Hal ini dilarang bagi anggota yakuza.

Tentu saja yakuza tidak bodoh, maka dipakailah tangan orang lain yang bukan anggota yakuza untuk meminta uang tersebut, sehingga yakuza tidak bersalah dan kalau  kedapatan atau tertangkap polisi orang tersebut, maka yakuza biasanya menolak tuduhan, tidak kenal orang itu. Selesai.

Larangan kedua yakuza yaitu tindakan meminta sumbangan, hibah, dan lainnya dari anggota masyarakat.

Larangan ketiga, yakuza bertindak sebagai pemasok pekerjaan subkontrak, pengiriman tenaga kerja ke sebuah perusahaan.

Keempat adalah  sebuah tindakan usaha di wilayah itu untuk meminta fee "perkenalan". Uang proteksi bagi anggota masyarakat yang dihampirinya/ditemuinya.

Kelima adalah tindakan meminta uang seperti uang perlindungan, seperti penjualan tiket masuk ke wilayah tertentu. Seperti calo penjual tiket, dapat komisi.

Larangan keenam adalah mengumpulkan bunga pinjaman dengan bunga sangat tinggi.

Larangan ketujuh adalah, bertindak dengan cara yang tidak adil dalam proses mengumpulkan uang (cicilan) pinjaman.

Larangan kedelapan adalah tindakan meminta penundaan pembayaran utang atau pembebasan utang dengan tidak wajar.

Larangan kesembilan adalah tindakan meminta pinjaman dan diskon tagihan secara tidak adil.

Larangan kesepuluh khususnya ditujukan untuk perusahaan sekuritas, di mana anggota yakuza meminta sebuah transaksi perdagangan tidak adil .