TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia terkesan diremehkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi soal urusan haji. Pernyataan itu dilontarkan anggota Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanulhaq atas hasil mengikuti perjalanan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Arab Saudi pada tanggal 14 Maret hingga 22 Maret lalu.

Maman menengarai, lemahnya bargaining Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi soal penyelenggaraan haji jadi penyebab kesan diremehkan tersebut.

Atas hal itu, DPR mendorong agar komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Agama RI lebih intensif sehingga Indonesia memiliki daya tawar yang kuat di mata pemerintah Saudi.

Politisi PKB itu menilai problem haji itu bukan sebatas soal teknis, tapi menyangkut pula kebijakan politik luar negeri.

“Politik luar negeri kita di Arab Saudi belum sesuai Nawacita, kita terkesan masih diremehkan,” ungkap Maman.

Karena itu, Maman mendesak agar Kemenlu RI memperkuat posisi tawar politik Indonesia dengan Arab Saudi yang bebas-aktif dengan tetap memperkuat jati diri sebagai bangsa.

Lebih jauh Maman menyebut beberapa permasalahan di lapangan menyangkut haji yang perlu terus dinegosiasikan secara politis dengan otoritas Arab Saudi, seperti lemahnya skill tenaga outsourching petugas haji lokal Saudi yang masih jauh dari harapan.

Kondisi ini menurut Maman sangat menghambat dan mengganggu kelancaran haji.

“Bargaining lain adalah peningkatan profesionalitas layanan imigrasi di bandara sana dan pemasangan papan-papan informasi dan petunjuk berbahasa Indonesia untuk memudahkan jamaah kita”, tutur Maman.

Maman menjelaskan, selagi daya tawar politik Indonesia masih lemah dan diremehkan, maka permasalahan-permasalahan haji yang muncul di lapangan selama ini akan terus kembali terulang.