Menlu RI: ASEAN Harus Memberikan Keuntungan Sebesar-besarnya
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi, menghadiri rangkaian Pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke 48, 3 sampai 6 Agustus 2015.
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Gusti Sawabi
Laoran Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi, menghadiri rangkaian Pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke 48, yang diselenggarakan sejak tanggal 3 sampai 6 Agustus 2015. Acara itu secara resmi dibuka oleh Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.
Dalam pidato pembukaannya, Najib Razak menegaskan ASEAN merupakan organisasi regional yang paling penting di kawasan Asia Pasifik. Pertemuan hari pertama AMM berfokus pada sesi Plenary dan Retreat AMM.
Pada sesi Plenary, Menlu Retno mengatakan bahwa Komunitas ASEAN harus memberi keuntungan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, Menlu RI dukung penguatan TOR ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), guna memperkuat aspek perlindungan HAM di ASEAN dan mengusulkan pendirian human rights division di Sekretariat ASEAN.
"Promosi dan proteksi HAM merupakan salah satu isu utama yang harus diperjuangkan negara-negara ASEAN" kata Menlu Retno.
Masih dalam konteks perlindungan HAM, Retno juga menegaskan perlindungan buruh migran merupakan isu penting. Utamanya mengedepankan perlindungan HAM dan berdampak langsung kepada sebagian besar masyarakat ASEAN. Indonesia sendiri terus mendorong ASEAN dapat segera menyelesaikan instrumen hukum untuk memperkuat perlindungan hak-hak buruh migran.
Indonesia mengusulkan agar pertemuan AMM dapat mengeluarkan ASEAN Foreign Ministers’ Statement on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers untuk memberikan dorongan politis kepada penyelesaian instrumen hukum bagi perlindungan buruh migran di ASEAN.
Menlu RI juga mengangkat beberapa isu penting lainnya seperti instrumen hukum untuk IUU fishing, keanggotaan Timor Leste di ASEAN, serta menyampaikan laporan terkait telah disetujuinya perluasan Sekretariat ASEAN di Jakarta. Indonesia juga meminta dukungan negara ASEAN terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.