TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR -  Ribuan pengunjuk rasa kembali menyuarakan tuntutan agar Perdana Menteri Najib Razak mundur dari jabatannya atas tuduhan korupsi di hari kedua, Minggu (30/8/2015) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Al Jazeera, Minggu (30/8/2015) melaporkan ribuan pengunjuk rasa terus menyuarakan protes mereka terhadap pemerintahan Najib dan menuntut turunnya Perdana Menteri Malaysia tersebut.

Gelombang demonstran berpakaian kuning menginap di jalan-jalan dekat ibukota, tepatnya di Independence Square, Mereka kembali melanjutkan aksi demonstrasi damai setelah sehari sebelumnya turun ke jalan.

Pada Sabtu lalu, Polisi Diraja Malaysia mengatakan 29.000 pengunjuk rasa turun memprotes pemerintahan Najib.

"Ini adalah momen masyarakat Malaysia bersatu dalam kemarahan mereka atas penmyelenggara negara ini. Kita keras mengatakan bahwa harus ada perubahan dalam kepemimpinan," kata pengunjuk rasa Azrul Khalib.

Dia menyadari, unjuk rasa mereka kemarin masih belum membawa perubahan. Tapi dia ingin menjadi bagian dari upaya untuk membangun Malaysia baru.

Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang telah telah menjadi ujung tombak menyerukan pengunduran diri Najib juga turut turun bersama pengunjuk rasa.

"Teruskan, teruskan, lakukan terus," kata Mahathir kepada para pendemo yang berebutan ingin menyalaminya.

Sebelumnya diberitakan, kelompok pro demokrasi bersih mengerahkan massa untuk turun ke jalan dengan mengenakan kaos kuning. Mereka menuntut mundurnya Perdana Menteri Najib Razak terkait skandal keuangan.

Kelompok demonstran ini adalah koalisi sejumlah organisasi anti pemerintah yang menyerukan unjuk rasa pada akhir pekan ini, 29-30 Agustus 2015. Unjuk rasa rencananya digelar di tiga kota utama Malaysia yaitu Kuala Lumpur, Kinabalu, dan Kuching meskipun tidak mendapat izin dari aparat keamanan

PM Najib Razak menghadapi kemarahan publik setelah terungkap adanya aliran dana sebesar lebih dari 700 juta dolar (sekitar Rp 9 triliun) dari sumber asing yang tak dikenal kepada rekening bank milik sang Perdana Menteri.

Hal ini terungkap bulan lalu ketika dilakukan penyelidikan tentang dugaan mismanajemen di tubuh lembaga sarat utang, 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang didanai pemerintah.