Laporan wartawan Tribunnews.com, Ruth Vania Christine

TRIBUNNEWS.COM, BRASIL - Akibat bendungan limbah proyek tambang bijih besinya jebol, perusahaan di balik proyek tersebut dituntut bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang dihasilkan.

Dikutip dari US News, pihak kejaksaan setempat mengatakan tengah mengajukan tuntutan terhadap Samarco, yaitu joint company milik perusahaan tambang Brasil Vale dan Australia BHP Billiton.

Tuduhan yang diberikan adalah tindak kriminal, karena kurangnya keberadaan fasilitas sirene darurat di daerah pertambangan itu.

Bahkan, seorang jaksa, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, mengatakan akan mengajukan pada gubernur setempat untuk mencabut izin operasional Samarco.

Selain itu, tuntutan penggantian rugi atau kerusakan juga akan diajukan, mengingat lumpur yang ditumpahkan dari bendungan jebol tersebut menenggelamkan enam desa dan korban jiwa.

Menurut Reuters, biaya untuk pembersihan lumpur dari lingkungan yang terdampak dan untuk menghadapi tuntutan dari aktivis atau pengamat lingkungan akan lebih mahal dari kerugian yang dialami perusahaan tersebut akibat insiden ini.

"Sulit menghitung (kerugiannya) untuk sekarang ini, namun nampaknya akan sangat besar," sebut seorang pengacara dari law firm Marcelo Tostes, Danilo Miranda.

Terkait tuntutan kurangnya fasilitas darurat, CEO Samarco Ricardo Vescovi mengatakan bahwa perusahaan sebenarnya sudah membuat sistem drainase dan sudah diinspeksi oleh otoritas lingkungan setempat.

Soal sirene, Ricardo menekankan hukum di Brasil tidak mensyaratkan penyediaan sirene darurat untuk masalah bendungan dan otoritas pun lagi-lagi sudah menyetujui rencana darurat perusahaan itu.

Hingga kini masih belum jelas apa yang menjadi sebab bendungan itu jebol, namun sejumlah ahli seismologi University of Brasilia mengatakan guncangan gempa kecil tertangkap terjadi di daerah itu, sebelum insiden terjadi. (US News/Reuters)