Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), memiliki banyak sekali dokumen, kertas, video dan sebagainya.

Kalau semua dokumen itu dijejer satu sama lain semuanya, maka panjang arsip atau dokumen itu sedikitnya 2,9 kilometer seperti dari Bundaran Hotel Indonesia ke Universitas Atmajaya dekat Jembatan Semanggi.

"Arsip nasional kita banyak sekali tetapi masih banyak pula yang harus kita telusuri cari lebih lanjut termasuk mencarinya di Jepang ini," papar Dr. Mustari Irawan MPA, 56, Kepala ANRI khusus kepada Tribunnews.com sore ini, Jumat (18/12/2015).

Panjangnya dan banyaknya arsip di dalam ANRI tersebut itu belum termasuk banyaknya video khusus ukuran satu inch dan 2 inch dari TVRI yang diserahkan ke ANRI mengenai film atau data sekitar tar tahun 1960 akhir.

"Format video tersebut tak bisa kita buka tak bisa kita lihat karena mesinnya tak ada. Ada juga ternyata di Bosnia dan harganya mahal sekali. Bagaimana kalau di Jepang ya mungkin ada gak ya?" tanyanya namun juga keterbatasan dana ANRI selama ini yang hanya 172 miliar rupiah menurutnya mungkin belum memungkinkan beli alat pembaca video kuno tersebut.

Data yang ada di ANRI juga sedang berusaha di dijital kan dan baru sekitar 20%. Itu pun banyak dari yang jaman kongsi dagang Belanda VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) jaman Belanda dulu tahun 1602 dan sekitarnya, dibantu pula oleh pihak Belanda dijitalisasinya.

"Satu persatu kita akan men dijitalisasikan semuanya, harus ada back-up nya pula," tambahnya.

Selain soal dijitalisasi dan banyaknya arsip, ternyata ANRI juga harus memegang rahasia negara pula.

Misalnya arsip penting saat G30S PKI banyak yang masih belum boleh dibuka kepada umum karena ada Tap MPR No.25 tahun 1966 yang melarang hal itu dan belum dicabut ketetapan tersebut.

Demikian pula kerahasiaan ANRI terutama kepada peta Indonesia khususnya di daerah perbatasan dengan negara lain.

Apabila daerah sensitif perbatasan diketahui pihak negara tetangga, bisa dimanfaatkan dicaplok negara tetangga dengan dasar katanya arsip ANRI mencatatkan demikian.

"Bisa muncul keributan di perbatasan kalau kita tak hati-hati dalam soal ini, terutama pulau-pulau kita yang ada di berbagai perbatasan dengan negara lain tetangga kita," tambah Mustari lagi.

Selain hal sensitif tersebut, tampaknya Mustari juga merasa senang sikap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyoyo (SBY), satu hari sebelum masa jabatannya selesai, Presiden SBY menyerahkan lengkap semua dokumen selama kepemimpinannya dua periode lengkap sekitar 2000 buku.

"Baru pertama kali dalam sejarah ANRI mungkin seorang Presiden menyerahkan lengkap arsip kenegaraannya selama dia menjabat dan dilakukan tepat sehari sebelum masa jabatannya berakhir kepada saya saat itu di Istana Bogor," papar Mustari lagi sambil tersenyum.

Diharapkannya hal demikian dilakukan para pimpinan negara Indonesia di masa mendatang sehingga ANRI bisa lengkap dengan catatan negara proses hari per hari serta memberikan informasi lengkap bagi semua orang di masa mendatang nantinya.