Pemberontak Bunuh 12 Personil Paramiliter di India
Terduga pemberontak Maois, Senin (24/4/2017), membunuh 12 personil paramiliter di daerah terpencil di India tengah.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM - Terduga pemberontak Maois, Senin (24/4/2017), membunuh 12 personil paramiliter di daerah terpencil di India tengah.
Polisi India mengatakan, serangan tersebut merupakan kasus terbaru di negara itu.
Sekelompok personil para militer sedang mengawasi para pekerja jalan di distrik Sukma, negara bagian Chhattisgargh, yang telah menjadi sarang kekerasan pemberontak Maois.
"Sejauh ini, 12 personil CRPF (Central Reserve Police Force) teas dalam serangan Maois," kata Bhagwati Singh, seorang juru bicara kepolisian kepada Agence France-Presse per telepon.
"Tim kami telah ditugaskan di sana, kami akan mendapat informasi selanjutnya tentang situasi tersebut," katanya.
Singh tidak dapat mengkonfirmasi laporan di media lokal bahwa setidaknya enam anggota pasukan komando telah menderita luka parah dan sedang diterbangkan ke tempat yang aman.
Serangan tersebut merupakan yang terakhir dalam konflik yang berlangsung lama antara gerilyawan dan pihak berwenang India di hutan dan daerah pedesaan di India bagian timur dan tengah.
Bulan lalu, pemberontak Maois membunuh 11 polisi paramiliter di negara yang sama setelah menyergap konvoi polisi tersebut.
Gerilyawan Maois, yang mengatakan bahwa mereka memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan petani yang tak memiliki lahan, sering mengumpulkan dana lewat pemerasan.
Maois diyakini bergerilya di setidaknya 20 negara bagian, tapi paling aktif di Chhattisgarh, Orissa, Bihar, Jharkhand, dan Maharashtra.
Akibat serangan pemberontak Maois ini selama puluhan tahun diyakini telah menyebabkan puluhan ribu jiwa melayang.
Terutama lagi di wilayah sekitar "Red Corridor", suatau bentangan wilayah yang didominasi pemberontak, mulai dari India tengah hingga timur.
Para kritikus percaya bahwa usaha untuk mengakhiri pemberontakan Maois melalui peningkatan serangan keamanan yang ketat pasti akan gagal.
Mereka mengatakan bahwa solusi sebenarnya adalah penataan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik.