Latihan Militer, AS Kirim Dua Kapal Perang ke Qatar
AS memang memiliki pangkalan militer di Qatar, yakni Pangkalan Udara Al-Udeid, yang menjadi pangkalan militer terbesar di Timur Tengah.
Penulis: Ruth Vania C
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, DOHA - Sebanyak dua kapal perang Angkatan Laut (AL) AS dikirim ke Qatar dalam rangka latihan militer gabungan dengan AL Qatar.
Dua kapal tersebut tiba di Doha, Qatar, Kamis (15/6/2017), di hari Qatar menandatangani MoU pembelian pesawat jet militer F-15 dari AS.
AS memang memiliki pangkalan militer di Qatar, yakni Pangkalan Udara Al-Udeid, yang menjadi pangkalan militer terbesar di Timur Tengah.
Lebih dari 11 ribu anggota militer AS ditugaskan di sana dan lebih dari 100 pesawat militer dioperasikan dari sana.
Tidak jelas apakah pengiriman dua kapal perang AS itu memang sudah direncanakan sebelum konflik dengan Qatar pecah, atau sengaja dilakukan sebagai bentuk dukungan AS pada Qatar.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya, Maladewa, dan Bahrain menyatakan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar, 5 Juni lalu.
Pemutusan hubungan diplomatik itu dilakukan atas alasan Qatar selama ini mendukung terorisme.
Menurut Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, sanksi pemutusan diplomatik tersebut adalah langkah yang ilegal.
Al-Thani juga mendesak agar dialog dilakukan berdasarkan landasan jelas, demi menyelesaikan masalah pemutusan hubungan diplomatik yang katanya atas alasan keamanan negara.
Sedangkan, sejumlah negara telah menyuarakan dukungan terhadap Qatar dan mendesak dialog segera dilakukan untuk meredam situasi Timur Tengah ini.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah melakukan upaya diplomatik dengan sejumlah pemimpin negara lain dan menyampaikan bahwa masalah ini harus diselesaikan melalui dialog.
Indonesia pun mengharapkan yang sama atas situasi di Timur Tengah, yang dikatakan membuat prihatin Pemerintah Indonesia.
"Indonesia mengharapkan semua pihak mengedepankan dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah ini," demikian pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Armanatha Nasir, 6 Juni. (Aljazeera)