TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Pemerintah Myanmar dikatakan sedang berusaha keras melindungi siapapun dari konflik di Rakhine, Myanmar.

Konflik berlanjut antara pemberontak Rohingya dan pasukan militer Myanmar di Rakhine, Myanmar, telah menewaskan sekitar 400 orang.

Lebih dari 160 ribu warga Rohingya juga telah mengungsi ke Bangladesh, yang berbatasan langsung dengan Myanmar.

Pemimpin Politik Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengatakan pemerintah mengupayakan yang terbaik untuk melindungi semua orang dari konflik.

Baca: Aung San Suu Kyi: Kabar Bohong yang Dibuat untuk Mempromosikan Kepentingan Teroris

Namun, Suu Kyi tidak mengacukan kalimatnya secara langsung pada warga Rohingya, yang selama ini dianggap menjadi korban dalam konflik itu.

"Kami berkewajiban untuk melindungi warga negara kami," kata Suu Kyi, Kamis (7/9/2017), di Yangon.

"Kami juga berkewajiban untuk melindungi siapapun yang berada di negara kami, tak peduli apakah mereka warga kami atau tidak," lanjutnya.

Menurut Suu Kyi, perlindungan yang diberikan untuk nonwarga Myanmar mungkin tidak akan semaksimal yang diberikan untuk warga Myanmar.

"Tapi, tetap saja kami akan mengupayakan yang terbaik dan kami ingin memastikan bahwa semua orang berhak untuk mendapat perlindungan hukum," ucap Suu Kyi lagi.

Suu Kyi menuai kritik dan kecaman karena dianggap bungkam terhadap perlakuan Myanmar terhadap warga Rohingya, yang dinilai kerap menerima diskriminasi.

Baca: Malaysia Siap Tampung Sementara Pengungsi Rohingya

Sebelumnya, Selasa (4/9/2017), Suu Kyi menuduh bahwa "teroris" telah menjadi dalang misinformasi seputar konflik di Rakhine.

Suu Kyi selama ini mendapat banyak tekanan dari komunitas internasional, terlebih negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Pekan ini, Sekjen PBB Antonio Guterres bahkan memperingatkan bahwa "genosida" yang terjadi di Myanmar dapat berisiko merusak stabilitas Asia Tenggara. (DNA India)