Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono (54) menyambut baik Resolusi Dewan Keamanan PBB No.2375 meskipun tidak 100 persen memblokir ekspor minyak ke Korea Utara seperti draft sebelumnya oleh Amerika Serikat.

"Kami menyambut baik Resolusi Dewan Keamanan PBB namun tetap mengecam keras kelakuan Korut dengan uji coba nuklir 3 September 2017, kami berharap sanksi sekeras-kerasnya diberikan kepada Korut," kata Kono.

Uji coba nuklir ke-6 oleh Korea Utara dianggap mengabaikan peraturan PBB dan peringatan kuat masyarakat internasional dan memaksa peluncuran rudal balistik sehingga melewati Jepang, merupakan hal yang sangat disayangkan.

Uji coba nuklir tersebut bukan tidak mungkin menjadi uji bom hidrogen tidak dapat terhindarkan nantinya.

Baca: Resolusi Dewan Keamanan PBB Sepakat tidak Memblokir Ekspor Minyak ke Korea Utara

"Hal ini jelas tidak bisa ditolerir oleh Jepang, satu-satunya negara yang pernah dibom saat perang. Tindakan provokatif Korea Utara termasuk uji coba nuklir Korea Utara dan peluncuran rudal balistik berturut-turut merupakan ancaman luar biasa terutama terhadap perdamaian dan keamanan kawasan ini termasuk Jepang. Demikian pula terhadap masyarakat internasional," ujar Kono.

Resolusi Dewan Keamanan No. 2375 yang diadopsi kali ini menurutnya, dengan jelas menunjukkan niat masyarakat internasional bahwa pihaknya harus memperkuat tekanan pada Korea Utara ke tahap yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, supaya bisa mengubah kebijakan Korea Utara.

Menurut Kono, apabila Korea Utara mengikuti dengan cara sanksi ini, Korea Utara semakin terisolasi dari dunia dan tidak dapat memperoleh masa depan yang cerah.

"Kami mendesak Korea Utara untuk mematuhi serangkaian resolusi Dewan Keamanan, termasuk Resolusi Dewan Keamanan 2375, yang sekarang diadopsi, dan untuk segera menunjukkan niat serius dan tindakan spesifik terhadap denuklirisasi Semenanjung Korea," ujarnya.

Pemerintah Jepang akan terus bekerja sama dengan masyarakat internasional termasuk China dan Rusia serta Amerika Serikat dan Korea Selatan--sebagai negara anggota Dewan Keamanan--untuk tujuan bersama menjadikan denuklirisasi Korea secara lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah.

"Kami akan menjamin efektivitas serangkaian resolusi Dewan Keamanan," kata dia.

Dalam teks utama resolusi Dewan Keamanan, keprihatinan diungkapkan secara mendalam mengenai kesulitan serius orang-orang di Korea Utara.

Ini adalah keprihatinan yang konsisten dan kuat dari masyarakat internasional termasuk Dewan Keamanan terhadap masalah hak asasi manusia dan kemanusiaan Korea Utara termasuk masalah penculikan.

"Untuk penyelesaian masalah yang komprehensif mengenai Korea Utara, seperti senjata nuklir, rudal, dan masalah penculikan, yang merupakan isu terpenting, berdasarkan prinsip "dialog dan tekanan" dan "perilaku untuk bertindak" Kami sangat menuntut Korea untuk melakukan tindakan nyata segera," katanya.

Secara khusus, sehubungan dengan masalah penculikan tersebut, Kono mengatakan "Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan para korban dari Korea Utara agar semua korban penculikan sesegera mungkin dikembalikan sesuai upaya pelaksanaan kesepakatan Stockholm."