Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Wakil Menteri Pendidikan Jepang, Kazuo Todani (61) mengundurkan diri dari jabatannya, Jumat (21/9/2018).

Dia meminta maaf atas ketidaklayakannya menerima pemberian jamuan dan berbagai hal dari eksekutif perusahaan swasta Jepang.

Menteri Pendidikan Yoshimasa Hayashi juga ikut meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji akan meningkatkan kedisiplinan di dalam kementeriannya di masa mendatang.

"Kami minta maaf sedalamnya atas berbagai kasus skandal yang ada di kementerian pendidikan ini dan akan berusaha memperbaiki segera dengan peningkatan kedisiplinan dalam waktu dekat ini," ungkap Menteri Hayashi kemarin setelah menerima pengunduran diri Todani.

Todani menjadi wakil menteri sejak Januari 2017 menggantikan Kihei Maekawa yang juga terkait skandal penempatan birokrat ke berbagai perusahaan negara (BUMN) Jepang, biasa disebut Amakudari.

Baca: Cerita di Balik Angka 01 dan 02, Usulan Megawati yang Membuat Suasana Menjadi Cair

Bersama Todani ikut pula mengundurkan diri Dirjen Pendidikan Menengah (SMP/SMA) Jepang, Michiyasu Takahashi (57) juga karena kasus suap dan jamuan oleh pihak swasta.

Todani dikenakan sanksi denda pemotongan gajinya 10 persen selama 3 bulan dan Takahashi juga hal sama untuk dua bulan.

Demikian pula lima pejabat tinggi Kementerian Pendidikan Jepang lainnya kena sanksi hukuman keras dengan pengurangan gaji karena menerima jamuan pihak swasta.

"Saya juga akan mempertimbangkan untuk muncur tidaknya setelah penyelidikan lengkap selesai dilakukan," tambah Menteri Pendidikan, Hayashi.

Sebelumnya, Hiroshi Yoshimoto (56), Dirjen Pendidikan Tinggi juga mengundurkan diri dan kini kena sanksi pemotongan gaji 10 persen selama stau bulan.

Demikian pula Yasuyoshi Kakita (53), Direktur Divisi Umum Kementerian Pendidikan juga kena hukuman.

Semua akibat menerima jamuan dari pihak swasta terutama dari Koji Taniguchi (47), seorang eksekutif perusahaan konsultasi medis Jepang.

Taniguchi ditahan kepolisian Juli 2018 karena melakukan menyogok banyak pejabat negara.